Jubir TPN Sebut Ganjar-Mahfud Canangkan Digitalisasi Birokrasi untuk Indonesia Bebas KKN
Chiko Hakim menyatakan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menerapkan digitalisasi birokrasi secara merata, jika menang Pilpres
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Wahyu Aji

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Chiko Hakim menyatakan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menerapkan digitalisasi birokrasi secara merata, ketika menang pada Pilpres 2024.
Chiko menyebut digitalisasi birokrasi adalah keniscayaan yang tak terelakkan menuju era 5.0.
"Pergerakan manusia, barang, dan perniagaan yang serba cepat, menuntut pelayanan yang dapat mengimbangi itu semua," kata Chiko kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).
Chiko menjelaskan tiga fokus tujuan program tersebut, yakni mengubah paradigma birokrat dalam melayani masyarakat.
Menurut dia, seperti yang diketahui bersama selama ini pelayanan birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat sangat lamban dan berbelit-belit.
"Dengan digitalisasi, selain tentunya bisa lebih banyak kuantitas/jumlah masyarakat yang terlayani juga menjadi lebih efisien karena mengurangi tatap muka langsung yang tentu memakan waktu dan jangkauan jarak baik itu bagi masyarakat maupun petugas pelayanan. Paradigma baru yang efektif dan efisien akan terwujud," ungkapnya.
Chiko mengatakan lewat digitalisasi birokrasi ini, Ganjar-Mahfud MD juga ingin menekan akan korupsi hingga pada akhirnya bisa ke titik nol.
Dia menyebut sistem e-budgeting, e-planning, e-procurement yang terintegrasi akan memudahkan pengambilan keputusan.
"Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah, dan di ujungnya mendukung pencegahan korupsi," kata dia.
Selain itu, kata Chiko, digitalisasi birokrasi juga mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, digitalisasi ini mempermudah alur komunikasi antara yang membutuhkan informasi dan pelayanan dengan si penyedia informasi dan layanan.
"Ini penting karena masyarakat tidak ketinggalan dalam informasi terkini tentang kebijakan, layanan baru, informasi terkait jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanahan, perniagaan, dan lain-lain," ujarnya.
"Begitu pula dari sisi birokrasi selalu terupdate secara realtime dengan keluhan, kebutuhan, maupun kendala kendala yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat, bahkan mengantisipasi masalah -masalah di masa yang akan datang," sambung Chiko.
Lebih lanjut, Chiko menyebut implementasi digitalisasi birokrasi ini dilakukan dengan memperluas dan memperkuat jaringan infrastruktur digital, mulai dari jaringan internet, perangkat lunak, dan perangkat kerasnya.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Deputi Inklusi yang Dipimpin Jaleswari, Berisi Tokoh Perempuan
Kemudian sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta SDM birokrasi.
"Kebijakan melalui perundang-undangan," jelasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.