Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kepada semua pihak dan pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar taat pada aturan Konstitusi.

JK menilai, jika semua pejabat tidak mengikuti aturan Konstitusi dan perundang-undangan, maka sulit mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Termasuk dalam menjalankan kontestasi Pemilu 2024, mendatang.

Hal itu disampaikan JK usai menerima kunjungan silahturahmi Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di kediaman di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (19/11/2023) sore.

Baca juga: Saat JK-Ganjar Saling Tebar Senyum di Pertemuan Brawijaya Sore Ini

"Karena itulah maka, keinginan kita negara harus baik ke depan. Juga keinginan Pak Jokowi," kata Jusuf Kalla.

"Bagaimana tahun 2045 baik, tidak mungkin 2045 baik, kalau hari ini tidak baik," sambung dia.

Politisi senior Partai Golkar ini menilai, hendaknya semua pihak memiliki pandangan mewujudkan bangsa yang lebih baik.

Salah satu wujud nyata pembangunan bangsa yang baik, menurut dia, adalah terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kita bisa berbeda. Beda pilihan politik, tapi tidak dalam berbeda pilihan negara. Itu yang penting," jelas JK.

JK juga menyinggung akan hukuman yang bisa didapat para pejabat negara jika tidak taat pada Undang-undang.

Baca juga: Sudirman Said Sebut JK Tak Bisa Bergabung ke Timnas AMIN: Kami Ingin Jaga Netralitas PMI

Sebagai informasi, Ganjar dan Jusuf Kalla menggelar pertemuan secara tertutup lebih kurang lebih 1,5 jam.

Dalam pertemuan itu, turut hadir diantaranya Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.