Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro mengomentari langkah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang lebih memilih fokus di Pileg, dibandingkan ikut koalisi partai politik mendukung capres.

Dikatakan Prof Siti Zuhro bahwa langkah yang dilakukan PKN tersebut merupakan hal yang baik.

Peneliti BRIN tersebut juga menyebutkan bahwa secara aturan sebagai partai baru.

Tidak menentukan dukungan di Pilpres 2024 tidak melanggar aturan.

"Sebagai parpol baru dan belum pernah ikut pemilu, pertimbangan PKN tersebut oke-oke saja. Secara peraturan juga tak ada yang dilanggar," kata Prof Siti Zuhro kepada Tribunnews.com Selasa (21/11/2023).

Menurutnya semua partai politik memang harus berhitung dalam pemilu serentak. Tak hanya berfokus pada pemilihan presiden.

Prof Siti Zuhro menegaskan tidak ada artinya mendukung salah satu capres tetapi partai pendukung tak lolos ke Senayan.

"Bagi partai politik, pemilihan legislatif jauh lebih penting karena perolehan suaranya akan menentukan lolos tidaknya di DPR/DPRD. Apa artinya mendukung calon dalam pilpres, kalau partainya tidak lolos ambang batas 4 persen," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, PKN memutuskan tak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) mana pun pada Pilpres 2024.

"Secara resmi PKN tidak memihak salah satu kandidat capres yang saat ini sudah mengambil nomor urut tersebut," kata Ketua Majelis Agung PKN Gede Pasek Suardika dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/11/2023).

"PKN ambil posisi nonblok tetapi bebas aktif. Kita baru akan menentukan pilihan di putaran kedua pilpres nanti," katanya.

Pasek meyakini, pilpres berlangsung dua putaran meskipun seluruh kandidat sesumbar sanggup menang satu putaran.

PKN mengeklaim akan aktif mengkritik dan mengapresiasi ide dan gagasan antar kandidat dengan parameter yang sesuai dengan visi misi perjuangan PKN, yaitu kenusantaraan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKN Gerry Hukubun menilai tak terlalu menguntungkan partainya mendukung capres tertentu di Pilpres 2024 mendatang.

Gerry juga mengungkapkan bahwa partainya lebih fokus untuk jemput kemenangan di Pileg 2024.

"Menyangkut efek ekor jas saya pikir semua partai mempertimbangkan itu. Tapi PKN lebih mempertimbangkan bagaimana konsentrasi untuk memenangkan pileg dalam artian bisa masuk ke Senayan," kata Gerry.

Baca juga: PKN Tidak Beri Dukungan kepada Capres, Lebih Fokus Berjuang untuk Masuk ke Parlemen

Menurutnya ada plus minus tersendiri saat partainya memberikan dukungan salah satu capres yang kebetulan di daerah tertentu lemah. Ia menilai yang rugi adalah calon-calon legislatif dari partainya.

"Sementara efek ekor jas langsung saya pikir tidak terlalu signifikan. Karena kita memberikan dukungan kepada salah satu capres saat ini sama juga memberikan kepada partainya yang bersangkutan," jelasnya

Diketahui partai politik yang ingin lolos ke Senayan harus bisa penuhi aturan Parlementery Threshold. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 Pasal 414 dan 415.

Dalam UU tersebut disebutkan sekurang-kurangnya partai politik harus memperoleh 4 persen suara dari jumlah yang bisa diperoleh di pemilihan legislatif.