Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengkritisi sinyal pengerahan aparat desa untuk mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sinyal itu tampak dalam acara bertajuk Silaturahmi Nasional Desa 2023 di Indonesia Arena Gelanggang Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Direktur Puskapol UI, Hurriyah menilai gaya mobilisasi aparat desa merupakan salah satu praktik yang dijalankan pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba).

Hurriyah mengatakan upaya-upaya mobilisasi aparat desa bisa mengancam demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.

Menurutnya, saat ini terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia dan berpotensi kembali ke era otoritarianisme.

Baca juga: Anies Tak Masalah soal Acara Desa Bersatu yang Dihadiri Gibran: Itu Hak Kita untuk Ambil Pilihan

"Kerugian terbesarnya tentu saja pada erosi demokrasi kita. Kita sudah jelang (Pemilu) 2024, bukannya menjadi momentum demokrasi kita semakin terkonsolidasi, tapi justru malah set back, balik lagi ke era otoritarian," kata Hurriyah dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Selasa (21/11/2023).

Dia menjelaskan pada era Orba pemerintahan di tangan Soeharto juga bersifat monoloyalitas dengan mobilisasi aparat negara.

Bukan hanya aparat keamanan, aparat desa pun menjadi salah satu unsur penting untuk dimobilisasi.

"Itu berdampak serius pada kekuasaan yang sentralistik dan menjadi sangat hegemonik. Dia bisa mempengaruhi, menjangkau, hampir semua institusi politik dan pemerintahan," ujar Hurriyah.

Hurriyah menuturkan dengan tangan-tangan yang menjamah sampai tingkat terkecil pemerintahan, Orba bisa melanggengkan kekuasaannya dengan digdaya.

"Nah ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kemudian demokrasi kita yang hari ini posisinya menurut para sarjana politik dan berbagai lembaga pengindeks demokrasi sudah mengalami backsliding, penurunan gitu ya, mengalami erosi justru menjadi semakin parah," ucapnya.

Baca juga: Pengamat Ungkap Skenario Istana Mobilisasi Aparat Desa Dukung Prabowo-Gibran

Dia menegaskan sinyal dukungan yang diberikan ribuan aparat desa itu tak datang tiba-tiba.

Menurut Hurriyah, fenomena itu harus dibaca melalui serangkaian pertemuan antara organisasi perangkat desa dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Misalnya, dalam hal membahas aspirasi-aspirasi desa yang dapat dijadikan kebijakan populis penguasa seperti kenaikan dana desa.

Fenomena itu, kata Hurriyah, tak bisa dilepaskan dari manuver Presiden Jokowi yang aktif menemui organisasi relawan jelang akhir masa jabatannya.

TKN Bantah Ada Deklarasi

Sementara, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengatakan kehadiran Gibran dalam acara tersebut sepenuhnya untuk menyerap aspirasi.

“Dari sisi TKN Prabowo-Gibran, agenda ini murni merupakan kegiatan menyerap aspirasi, yang minggu lalu dilakukan oleh organisasi-organisasi desa," ucap Budisatrio.

Budisatrio menjelaskan dalam acara tersebut tidak ada kegiatan dukungan politik secara praktis, apalagi kampanye.

Namun, keponakan Prabowo ini menilai wajar saja ada kritikan terhadap acara silaturahmi tersebut.

"Silakan dilaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti Bawaslu. Dari sisi Prabowo-Gibran, kami tunduk pada setiap proses hukum," tegas Budisatrio.

Budisatrio pun memastikan pasangan Prabowo-Gibran sesuai dengan visi-misinya akan membangun Indonesia dari desa.

Baca juga: Kubu AMIN Pertimbangkan Lapor ke Bawaslu soal Acara Desa Bersatu yang Dihadiri Cawapres Gibran

Silahturahmi Nasional Perangkat Desa

Sebelumnya, Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas mengklaim pasangan Prabowo-Gibran bisa memenuhi aspirasi kesejahteraan perangkat desa.

Anas berharap pasangan Prabowo-Gibran bisa mengakomodir beberapa aspirasi dari perangkat desa.

"Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp5 miliar bersifat afirmatif," kata Anas pada sela-sela acara Silaturahmi Nasional Desa 2023 di Arena GBK, Jakarta Pusat, Minggu.

Anas meminta perlunya evaluasi pendamping desa hingga perbaikan kesejahteraan perangkat desa dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah.

Menurutnya, pasangan Prabowo-Gibran bisa memenuhi harapan tersebut.

"Buat kami, tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa," ucapnya.

Terkait Prabowo-Gibran diundang dalam acara tersebut, Anas menjelaskan pihaknya tidak melakukan deklarasi.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7. Ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi," ungkapnya.