Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang terdiri dari FBR, Forkabi dan 234 SC membentuk satuan tugas (Satgas) Anti Money Politik dalam mengawasi Pilkada DKI Jakarta.

Ketua Harian Satgas Anti Money Politik, Gunawan Setiadi mengatakan pembentukan satgas ini dilakukan pada Jumat (22/11/2024) untuk mengawasi adanya politik uang dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

"Di mana tugas kami adalah mengawal dan mengawasi Pilkada Jakarta agar lebih Jurdil, Jujur dan adil," kata Gunawan kepada wartawan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Gunawan mengatakan dalam melakukan pengawasan, nantinya akan ada 10 ribu anggota yang akan disebar ke sejumlah titik di seluruh kelurahan di Jakarta bahkan hingga ke TPS saat hari pencoblosan.

"Semua wilayah kita tidak pilih-pilih. Kita sangat tajam, ada 10 ribu lebih petugas kita di sana. Kita menyebar dari setiap Kelurahan itu sekitar 100 orang. Dari 264 Kelurahan yang ada di Jakarta. Kita mencoba untuk menyisir semua satu persatu," ucapnya.

Sejauh ini, lanjut Gunawan, selama lima hari aktif bekerja, pihaknya mengklaim sudah menemukan sejumlah praktik money politik baik dalam bentuk uang maupun sembako.

Baca juga: Tahanan KPK Domisili Jakarta Bisa Ikut Mencoblos Pilkada

Selain itu, dia mengklaim ada pula penggunaan alat pemerintahan hingga belusukan ke masyarakat khususnya para ibu-ibu pengajian.

Namun, Gunawan enggan merincikan praktik-praktik tersebut dilakukan oleh pasangan calon (paslon) yang mana.

"Ada beberapa temuan dan kita langsung melaporkan ke Panwaslu dan pihak kepolisian dan sedang diproses," ungkapnya.

"Terutama yang kita banyak temukan banyak di Rusunawa-Rusunawa. Rusunawa-Rusunawa dan rumah-rumah padat penduduk, perkampungan penduduk yang padat, yang notabene bahasanya 'wanipiro'. Di situ banyak, kita di situ lebih banyak cenderung penetrasi," sambungnya.

Anggota Satgas yang juga Direktur LBH DPP Forkabi, Dimas Dharma Pratama menegaskan jika pihaknya tak akan memandang bulu dalam melakukan pengawasan hingga pelaporan nantinya.

"Jadi kita harap Pilkada DKI Jakarta 2024 ini benar-benar jujur dan adil. Para pihak jangan coba-coba main-main. Siapapun backing-nya, siapapun belakang, diatasnya enggak ada urusan. Kalau sudah yang namanya money politik kita sikat," tuturnya.