Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkap alasan mengapa ASN kerap dimanfaatkan menjadi instrumen pemenangan untuk kepentingan politik elektoral tertentu.

Hal tersebut pun dinilai sulit untuk dihindari oleh ASN.

Asisten KASN Bidang Pengawasan Nilai Dasar Kode Etik Kode Perilaku dan Netralitas ASN, Iip Ilham Firman menyampaikan ASN dipandang penting bukan karena jumlahnya yang sebesar 4,4 juta jiwa.

Melainkan investasi sosial yang dimiliki oleh ASN yang membuat mereka dipandang punya pengaruh di masyarakat dan lingkungannya.

Misalnya saja investasi sosial yang dimiliki ASN dengan profesi perawat, dokter, camat, lurah atau guru.

Baca juga: KASN Sebut ASN Jadi Instrumen Politik Elektoral Tak Bisa Dielakkan

"Mengapa ASN dipandang penting, bukan karena jumlahnya yang hanya 4,4 juta, tapi karena pengaruh yang dimiliki, khususnya ASN yang dipandang memiliki investasi sosial tinggi seperti perawat, dokter, camat, lurah, guru, yang dia bukan hanya bisa mempengaruhi satu kelas dari orang tua murid saja tapi berbagai generasi dari sekolah atau kecamatan tersebut," kata Firman dalam Forum Tematik Bakohumas 'Mengejar Mimpi Netralitas Birokrasi' yang disiarkan langsung di YouTube KASN RI, Rabu (22/11/2023).

Selain itu, ASN juga disebut punya kemampuan otoritas mengalokasikan sumber daya.

Hal ini kata Firman marak terjadi tapi sulit dibuktikan.

Pembuktiannya sulit lantaran para ASN tersebut kerap tutup mulut untuk menghindari masalah yang meluas dan mengancam posisinya.

"Ini masif terjadi tapi sulit dibuktikan. Contohnya penggunaan anggaran, logistik, aset, pengerahan sumber daya manusia, itu secara terstruktur terjadi hanya sayangnya relatif sulit dibuktikan," kata dia.

Baca juga: KASN Ungkap Tirani Para ASN: Jika Netral di Pemilu Akan Dimutasi dan Dipisahkan dengan Istrinya

Firman pun mengungkap banyak mendapat laporan dari daerah di mana para ASN harus menyediakan anggaran untuk kepentingan elektoral salah satu peserta pemilu atau penguasa di wilayah tersebut.

"Dan ini yang sebenarnya kita harapkan dari pihak pengawas seperti Bawaslu mengungkap ini. Tapi cenderung tidak mudah karena para ASN kita cenderung tutup mulut karena khawatir masalahnya akan melebar," ucapnya.

Terlebih KASN juga kerap mendapat informasi jika para ASN menolak memberi dukungan kepada pihak penguasa, mereka akan kena mutasi.

Ancaman mutasinya pun tak main-main, mulai dari pindah tugas dari kota ke kabupaten, kepulauan, bahkan dipisahkan dari istrinya jika sang istri juga berprofesi sebagai ASN.

"Kalau ternyata dia sudah bekerja di pulau dan ternyata istrinya juga ASN, maka istrinya akan dipindahkan dengan suaminya, jadi dipisahkan pulaunya," ungkap dia.