Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Timnas Amin, Zuhad Aji Firmantoro menyampaikan hipotesisnya soal demokrasi di Indonesia bermasalah.

Aji mengatakan, banyak rintangan dalam proses memajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke KPU.

Baca juga: Sederet Tokoh yang Tolak Gabung Timnas Amin, Bantahan Abraham Samad hingga Penjelasan Sudirman Said

Terkait hal itu, Aji kemudian menyinggung kala Cak Imin dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan dengan kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada tahun 2012 lalu.

Anies sebelumnya juga sempat diperiksa KPK terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi Formula E.

Baca juga: Andalkan Kiai Hingga Aktivis NU, PKB Jadi Koordinator Pemenangan AMIN di Jawa Tengah dan Jawa Timur

"Anda bisa bayangkan, Anies sudah sejak lama mengalami itu (diperiksa KPK). Baru setelah Deklarasi Surabaya tiba-tiba Gus Muhaimin dipanggil KPK enggak ada angin, enggak ada hujan," kata Aji, dalam diskusi yang digelar Ditjen HAM Kemenkum HAM bersama Forum Wartawan HAM bertajuk 'Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM di Pemilu 2024' di Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

"Betapa berdegub jantung kita, kok bisa, (Cak Imin) dipanggil untuk kasus yang sudah belasan tahun lalu dan secara kronlogis setelah didkelarsikan menjadi calonnya (cawapres pendamping) Anies Baswedan," sambungnya.

Karena hal itu, Aji kemudian mengungkapkan hipotesisnya bahwa demokrasi Indonesia bermasalah.

"Nah, apa sangkut pautnya dengan demokrasi. Lalu, kami hari ini berada pada satu hipotesis bahwa rasanya demokrasi kita itu memang bermasalah," ungkapnya.

Bahkan, ia merasa pencalonan Anies-Cak Imin terkesan dipersulit diduga karena mereka mengusung tagline yang berbeda dengan rezim, yakni perubahan.

"Kenapa? Kami merasa kemudian seolah-olah begitu mengusung tagline yang berbeda, kemudian diidentifikasi menjadi paslon yang berbeda dengan rezim itu lalu menjadi sangat susah untuk mengikuti prosedur dalam tahapan pencapresan," ucap Aji.

Baca juga: Soetrisno Bachir Gabung Timnas AMIN, PAN Tegaskan Tak Mewakili Partai, Beda Sikap Sejak Pilpres 2019

Padahal, menurutnya, dalam demokrasi ada satu prinsip yang dipegang, yaitu kesamaan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.

"Enggak boleh ada WNI yang diistimewakan untuk menikmati hak asasi manusianya. Khususnya soal hak dipilih dan memilih. Kita merasakan betul bagaimana hak dipilih (untuk) capres cawapres ini (Anies-Cak Imin) terganggu dengan keadaan yang muncul ketika proses pendaftaran itu," tutur Aji.