Sehingga, dia menuturkan siapapun yang menjadi presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan UU tersebut.

Dikritik Anies

Sebelumnya, Anies menilai pembangunan IKN justru akan menimbulkan ketimpangan baru bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).

"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya" kata Anies.

Anies menjelaskan cara pemerataan yang bisa dilakukan jika pemerintah serius menginginkannya.

Dia mencotohkan seperti kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Kemudian kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Meratakan Indonesia dengan cara membangun kota kecil menjadi menengah, menengah jadikan besar di seluruh wilayah Indonesia."

"Bukan malah membangun satu kota di tengah hutan," sambungnya.

Anies juga menjabarkan bahwa hal itu menimbulkan ketimpangan baru.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," imbuhnya.