Kampanye Dimulai, Komnas HAM Minta Relawan Paslon Pantau Proses Pemilu hingga Penghitungan Suara
Pramono menyatakan, pemantauan proses pemilu itu juga termasuk bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-undang.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan pasangan calon presiden-wakil presiden peserta Pemilu 2024 diminta untuk aktif ikut pantau pelaksanaan atau proses tahapan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan langsung oleh Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi bersamaan dengan mulai masuknya masa kampanye Pemilu 2024 (Pilpres dan Pileg) pada 28 November 2024.
Pramono menyatakan, pemantauan proses pemilu itu juga termasuk bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-undang.
"Masyarakat dan relawan harus aktif dalam memantau proses pemilu dari mulai kampanye hingga penghitungan suara," kata Pramono saat hadir dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) relawan Ganjar-Mahfud se-Jawa di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Kata Pramono mengatakan, pengawasan tahap awal yang harusnya dilakukan yakni dengan memastikan masyarakat yang sudah memenuhi syarat pemilih telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dirinya mengatakan, setiap warga bisa mengingatkan kepada kolega atau kerabatnya di lingkungan rumah untuk memastikan DPT tersebut.
"Aktif memobilisasi warga untuk mengecek DPT dan lapor jika ada yang ingin pindah DPT atau kalau mau pindah memilih ke KPU atau Bawaslu," kaya dia.
Selanjutnya, Pramono mengatakan, relawan dan masyarakat juga harus memastikan warga yang terdaftar di DPT mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan.
Sebab kata dia, jika terdaftar dalam DPT saja belum dapat terpenuhi haknya jika pada saat pencoblosan tidak hadir ke TPS.
Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Terbaru Capres-Cawapres, Anies di Bawah Bayang-bayang Ganjar dan Prabowo
Lebih jauh, seluruh relawan juga kata dia harus berperan memantau proses penghitungan suara.
Pemantauan terhadap perolehan suara itu dinilai sangat penting, untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil.
"Pokonya mulai dari TPS diminta datanya, secara berjenjang, biar nanti pas di KPU selaras semuanya," kata dia.
Di akhir, Pramono mengingatkan untuk setiap relawan tidak menggulirkan isu yang mengandung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
Tak hanya itu, Pramono juga menyatakan, relawan tidak boleh mengedarkan berita palsu atau hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa.
"Hindari pengguna hoaks fitnah dan isu sara yang bisa berdampak perpecahan panjang," tukas dia.
Baca juga: VIDEO Masa Kampanye Dimulai Besok, Bawaslu Tak Ingin Tindak Pidana Pemilu Terjadi: TNI-Polri Netral
Sebagai informasi, Pilpres 2024 ini akan diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Adapun pasangan nomor urut 1 dalam Pilpres 2024 ini merupakan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 2, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di nomor urut 3.
Sementara itu, pada Selasa 28 November besok, KPU RI telah menetapkan sebagai tanggal mula masa kampanye terbuka selama 75 hari hingga masa tenang pemilu.