Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid mempertanyakan siapa sosok yang disindir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penguasa baru berperilaku seperti zaman orde baru.

Nusron menerangkan sistem seperti orde baru hanya terjadi jika adanya pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.

Sementara saat ini menurutnya kebebasan bicara masih punya tempat dan keleluasaan. Hal ini kata dia, menandakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap demokratis.

"Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan," kata Nusron kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Menurutnya justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet.

Baca juga: Sentilan Megawati Dibalas Sindiran TKN Prabowo-Gibran, Pengamat Sebut Kritik Cap Orba Bukan Hal Baru

Ketua DPP Partai Golkar ini pun mengatakan perilaku orba mungkin terjadi jika instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lain.

"Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai mereka kemudian menuduh ada perilaku orba dan lain sebagainya," katanya.

Ia kemudian menyinggung soal penggunaan instrumen negara seperti pada zaman orba. Misalnya kata dia, ada fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa dan mengarahkan mereka memilih pasangan tertentu.

"Jadi sebenarnya yang menerapkan orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?" kata Nusron.

Tanggapan Istana Soal Pernyataan Megawati

Baca juga: Soal Megawati Wanti-wanti Penguasa Bak Orde Baru, Ini Kata Istana dan TKN Prabowo-Gibran

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menuturkan siapa pun boleh mengutarakan pendapatnya karena Indonesia adalah negara demokrasi.

Menurutnya pernyataan Megawati tersebut salah satu dari cermin negara demokrasi.

"(Indonesia) Itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian," kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Ari pun enggan berkomentar lebih lanjut mengenai pernyataan Presiden ke-5 RI itu.