Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto memprotes calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan lebih memilih usulan contract farming daripada food estate. Dia pun memiliki alasan tersendiri.

Menurutnya, contract farming merupakan kebijakan yang membuat para petani tidak memiliki tanahnya sendiri. Nantinya, para petani justru akan menjadi buruh saja.

"Contracting farming adalah farmer yang gak punya tanah. Jadi kalau di Pulau Jawa banyak yang menjadi pekerja buruh. Nah kita tidak mau itu," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat pada Kamis (30/11/2023) malam.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menginginkan petani memiliki tanahnya sendiri untuk dipakai berkebun.

Oleh sebab itu, Prabowo-Gibran lebih mengusulkan adanya proyek food estate untuk dilanjutkan jika terpilih di 2024.

"Kita mau farmer yang punya tanah. Oleh karena itu, kita kembangkan apa yang namanya Food estate di luar Jawa dan di Papua," katanya.

Ia melanjutkan bahwa pihaknya meyakini proyek food estate bisa membuat petani sejahtera. Sebaliknya, bukan hanya menjadi pekerja petani saja.

"Pokoknya tadi saya sampaikan kita mau petani punya tanah sehingga petani sejahtera bukan pekerja petani," pungkasnya.

Sebelumnya, Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan akan mengembangkan pertanian dengan sistem kontrak (contract farming) daripada melanjutkan proyek food estate.

Penegasan tersebut disampaikan Anies saat menjawab salah satu penanya dalam acara dialog dengan anak muda dalam kegiatan bertajuk “Desak Anies” di 150 Coffee and Garden, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

“Kenapa kami lebih cenderung pada proyek contract farming? Daripada uangnya diberikan ke perusahaan seperti dalam food estate, lebih baik diberikan pada petani dan dipakai untuk program pertanian,” kata Anies.

Baca juga: Prabowo Dikritik Gegara Gimmick Gemoy, TKN Sebut Penampilan Menggemaskan Itu Anugerah

Anies mencontohkan, negara memiliki anggaran untuk membangun pertanian. Namun, dalam food estate, negara membuat tempat baru dan mengundang perusahaan untuk membuat pusat kegiatan pertanian.

“Sementara petani yang sudah bekerja di pertanian begitu lama malah tak terima uangnya. Sayang uangnya,” tegasnya.

Anies menjelaskan, dengan uang yang sama dari pemerintah, para petani yang sudah bertani lintas generasi itu dapat pasokan pupuk, air, hingga penyuluhan. Lalu, kata Anies, hasil pertaniannyya mendapatkan jaminan pasokan dan pasar karena dibeli pemerintah.

“Jadi, lebih baik uangnya dipakai untuk program pertanian sehingga para petani bisa bertani dengan baik dibantu pupuknya, dibantu penyluhannya, dibantu airnya, dari uang yang sama. Lalu produknya dibuat kontrak untuk kita beli, untuk menjamin harga dan pasarnya,” katanya.

Baca juga: Debat Capres Bukan Seremonial: Anies Siap Tempur, Prabowo Dibantu Tim, Ganjar Andalkan Pengalaman

Anies justru mempertanyakan, mengapa anggaran pemerintah diberikan ke perusahaan di tempat baru, sementara kita memiliki petani dan lahan ratusan ribu hektar di Indonesia.

“Kenapa uangnya dikasih ke perusahaan di tempat baru, kan kita punya petani dengan ratusan ribu hektar di Indonesia. Bayangkan kalau kita beli produknya, hidupnya tenang, pertanian tumbuh, dan kekuatan kita ada pada petani tradisional. Itu jangan dimatikan, itu yang harus dibangun,” ujar Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini.

Anies menjelaskan, sewaktu memimpin Jakarta, ia sudah membuat kebijakan contract farming itu. Atas nama Pemprov DKI Jakarta, ia membuat kontrak selama lima tahun dengan para petani dari berbagai wilayah di inondesia.

“Kami buat kontrak selama lima tahun. Apa yang terjadi? Petaninya bekerja dengan tenang, karena ada jaminan akan dibeli selama lima tahun. Hasil produksinya bagus. Kami juga tenang karena jaminan pasokan beras selama lima tahun,” ujarnya.

Yang lebih penting lagi, kata dia, pemerintah tak menelantarkan petani hanya karena ingin ada perusahaan yang mau bangun food estate.