TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy mengatakan, alasan "pisah jalan" Presiden Jokowi dan PDIP bukanlah soal ketersinggungan label petugas partai.

"Bukan soal sakit hati dengan sebutan petugas partai. Yang sebetulnya persoalannya bukan itu," kata FX Rudy, Kamis (30/1/2023) kemarin.

Hubungan Jokowi dan PDIP seperti diketahui kian merenggang, apalagi setelah putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Di sisi lain, PDIP, partai bernaung Jokowi, telah mencalonkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

Menurut FX Rudy, Jokowi dan PDIP memulai merenggang ketika permintaan sang presiden ditolak oleh Megawati Soekarnoputri.

FX Rudy mencatat, setidaknya ada dua momen ketika Jokowi sempat meminta perpanjangan masa jabatan kepada Megawati.

"Yang pertama minta perpanjangan, minta tiga periode. Mbak Mega itu orang ataupun ketua umum yang taat dan patuh terhadap konstitusi," ujarnya.

Kemudian, sambung FX Rudy, Jokowi sempat menyampaikan permintaan, jika tak bisa tiga periode, adalah perpanjangan masa kekuasaan.

"Kedua, Pak Jokowi meminta, kalau tidak bisa tiga periode, adanya perpanjangan karena pandemi Covid. Padahal, Covid itu bukan hanya permasalahan Indonesia, melainkan dunia.

Megawati dan PDIP, kata Rudy, tak bisa mendukung langkah Jokowi karena menganggap Indonesia bukan negara kerajaan.

"Kita rakyat Indonesia harus bisa menilai bahwa Indonesia ini Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara kerajaan," tuturnya.

Sebut era Jokowi lebih buruk daripada Rezim Orde Baru

Masih dalam kesempatan itu, FX Rudy menyebutkan penguasa kini telah menjadi Neo Orde Baru Plus karena dinilai bertindak lebih buruk dari rezim Orde Baru Presiden Soeharto dulu.

Bahkan, FX Rudy kurang setuju dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebutkan pengusaha kini bertindak seperti Orde Baru.