TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari sejumlah pihak.

Jokowi pun telah menunjuk Menteri Pertahanan yang saat ini maju sebagai calon presiden, Prabowo Subianto, untuk mengurusi proyek tersebut.

Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku jika terpilih menjadi presiden, maka pemerintahannya ke depan tidak akan melanjutkan proyek food estate, tetapi lebih memilih mengembangkan pertanian dengan sistem kontrak (contract farming).

Penegasan tersebut disampaikan Anies saat menjawab salah satu penanya dalam acara dialog dengan anak muda dalam kegiatan bertajuk “Desak Anies” di 150 Coffee and Garden, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Airlangga Protes Anies Lebih Pilih Contract Farming Daripada Food Estate, Maunya Petani Punya Tanah

“Kenapa kami lebih cenderung pada proyek contract farming? Daripada uangnya diberikan ke perusahaan seperti dalam food estate, lebih baik diberikan pada petani dan dipakai untuk program pertanian,” kata Anies.

Anies mencontohkan, negara memiliki anggaran untuk membangun pertanian.

Namun, dalam food estate, negara membuat tempat baru dan mengundang perusahaan untuk membuat pusat kegiatan pertanian.

“Sementara petani yang sudah bekerja di pertanian begitu lama malah tak terima uangnya. Sayang uangnya,” tegasnya.

Anies menjelaskan, dengan uang yang sama dari pemerintah, para petani yang sudah bertani lintas generasi itu dapat pasokan pupuk, air, hingga penyuluhan. Lalu, kata Anies, hasil pertaniannyya mendapatkan jaminan pasokan dan pasar karena dibeli pemerintah.

“Jadi, lebih baik uangnya dipakai untuk program pertanian sehingga para petani bisa bertani dengan baik dibantu pupuknya, dibantu penyluhannya, dibantu airnya, dari uang yang sama. Lalu produknya dibuat kontrak untuk kita beli, untuk menjamin harga dan pasarnya,” katanya.

Anies justru mempertanyakan, mengapa anggaran pemerintah diberikan ke perusahaan di tempat baru, sementara kita memiliki petani dan lahan ratusan ribu hektar di Indonesia.

“Kenapa uangnya dikasih ke perusahaan di tempat baru, kan kita punya petani dengan ratusan ribu hektar di Indonesia. Bayangkan kalau kita beli produknya, hidupnya tenang, pertanian tumbuh, dan kekuatan kita ada pada petani tradisional. Itu jangan dimatikan, itu yang harus dibangun,” ujar Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini.

Anies menjelaskan, sewaktu memimpin Jakarta, ia sudah membuat kebijakan contract farming itu. Atas nama Pemprov DKI Jakarta, ia membuat kontrak selama lima tahun dengan para petani dari berbagai wilayah di inondesia.

“Kami buat kontrak selama lima tahun. Apa yang terjadi? Petaninya bekerja dengan tenang, karena ada jaminan akan dibeli selama lima tahun. Hasil produksinya bagus. Kami juga tenang karena jaminan pasokan beras selama lima tahun,” ujarnya.