Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kubu AMIN Heran Pemerintah Bentuk Media Center Indonesia Maju: Tupoksinya Cukup di Kemenkominfo

Ia tidak melihat ada urgensi pemerintah membentuk media center yang diumumkan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Penulis: Reza Deni
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Kubu AMIN Heran Pemerintah Bentuk Media Center Indonesia Maju: Tupoksinya Cukup di Kemenkominfo
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mendirikan Media Center Indonesia Maju, di Jalan Diponegoro Nomor 15A, Menteng, Jakarta Pusat (4/12/2023). Tujuannya, untuk mengklarifikasi isu, informasi maupun masukan dalam Pemilu 2024 (Pileg, Pilpres dan Pilkada). 

"Ini kita bentuk untuk membina teman-teman wartawan bisa cepat menelaah informasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan atau akan dilakukan yang kaitannya dengan proses pembangunan," sambungnya.

Ketua Museum Rekor Indonesia (MURI) Jaya Suprana berfoto bersama Ketua KPU Hasyim Asyari usai  menyerahkan rekor MURI serta seluruh Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat acara deklarasi kampanye pemilu damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di halaman gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Deklarasi Kampanye Pemilu Damai dihadiri tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Diketahui, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari. Selanjutnya, KPU menetapkan 11-13 Februari 2024 sebagai masa tenang. Para peserta Pemilu 2024 tidak boleh lagi berkampanye. Pemungutan suara akan dilakukan 14 Februari 2024. Tribunnews/Jeprima
Ketua Museum Rekor Indonesia (MURI) Jaya Suprana berfoto bersama Ketua KPU Hasyim Asyari usai menyerahkan rekor MURI serta seluruh Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat acara deklarasi kampanye pemilu damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di halaman gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Deklarasi Kampanye Pemilu Damai dihadiri tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Diketahui, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari. Selanjutnya, KPU menetapkan 11-13 Februari 2024 sebagai masa tenang. Para peserta Pemilu 2024 tidak boleh lagi berkampanye. Pemungutan suara akan dilakukan 14 Februari 2024. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Sehingga, menurutnya, isu politik apapun yang mencuat di publik jelang Pemilu 2024 tak mengganggu target ekonomi pemerintah maupun investasi di Indonesia.

"Kenapa itu penting karena kami berpandangan bahwa sekalipun itu urusan politik, pertumbuhan ekonomi nasional kita harus terjaga. Nah salah satu ciri pertumbuhan ekonomi tetep bisa terjaga kalau stabilitas bisa kita jaga bersama. Salah satu stabilitas itu bisa dipicu stabil atau tidak tergantung dengan informasi dan data," jelas Bahlil.

Baca juga: Mantan Menteri dan Pejabat Ramai-ramai Serang Jokowi, Siapa Saja Mereka? Akankah Makin Banyak?

Selanjutnya, ia memastikan, pemerintah tetap netral dalam menjawab berbagai isu jelang 2024 dan akan mengklarifikasinya apabila merasa informasi tersebut perlu diluruskan. 

Saat ditanya wartawan terkait nama Media Center tersebut sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan, media center ini tak terafiliasi paslon manapun yang maju di Pilpres 2024.

"Di sini hanya membicarakan tentang apa yang menjadi data kebijakan pemerintah. Sementara unsur politik tidak ada di sini. Jadi bukan sekretariat politik tapi ketika ada sekelompok orang atau salah satu kelompok yang memberikan atau mempertanyakan atau katakanlah menyerang pemerintah dengan narasi yang tidak benar kami berhak melakukan klarifikasi. Tapi saya tegaskan lagi di sini bukan untuk urusan politik," tuturnya.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas