TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA- Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Selamatkan Demokrasi menggelar mimbar demokrasi di halaman Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023).

Acara yang bertajuk 'Mimbar Bebas, Mahasiswa Bergerak Melawan Degradasi Demokrasi Perusak Moralitas Bangsa' dilaksanakan Gerakan Mahasiswa Selamatkan Demokrasi (Gemas’D).

Selain perwakilan BEM kampus di Jawa Timur, Ketua BEM Universitas Indonesia 2023 Melki Sadek turut hadir. Juga hadir seniman dan budayawan, Eros Djarot serta Butet Kertaradjasa.

Mereka berorasi secara bergantian menyampaikan keresahan terhadap kepemimpinan para pemangku kebijakan di Indonesia.

Baca juga: Penolakan Politik Dinasti Terus Bergulir, Mahasiswa Nilai Keputusan MK Sarat Kepentingan Elite

"Kami mahasiswa ingin kembali mengulik demokrasi jangan sampai dihancurkan. Seperti diketahui, konstitusi sebagai dasar negara kita telah diobrak-abrik dengan adanya keputusan MK kemarin mengenai batas usia cawapres. Di sini kami seluruh mahasiswa berkumpul untuk bertarung secara akademik," tegas Wakabid Advokasi Politik DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur, Bagus Raditya dalam orasinya.

Pergerakan mahasiswa yang digelar lewat mimbar bebas ini merupakan bentuk perlawanan degradasi demokrasi yang merusak moralitas bangsa yang terjadi belakangan ini seperti penggunaan kekuasaan dalam membangun dinasti politik.

Mahasiswa juga dalam orasinya menolak pelanggaran HAM yang hingga saat ini masih banyak kasus kasus yang belum terselesaikan.

Mimbar Demokrasi dihadiri oleh sejumlah budayawan, seniman, dosen dari sejumlah wilayah di Surabaya.

Dalam aksinya mereka berorasi dan menuliskan spanduk bertuliskan 'Tolak Pelanggaran HAM. Tolak Politik Dinasti', 'Mahasiswa Harus Kritis', Demokrasi Diamputasi' dan sebagainya.

Awal kontroversi politik dinasti

Sosok Anwar Usman menjadi perhatian utama usai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kepadanya.

Anwar terbukti melanggar kode etik dan sederet prinsip profesi terkait uji materi pasal syarat batas usia calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023) ketika itu.

Putusan MKMK itu turut memberikan kesan ternyata penanganan perkara uji materi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tidak dilakukan dengan baik yang dampaknya cukup besar terhadap situasi politik menjelang pemilihan presiden.

Di sisi lain, sosok Anwar juga menjadi sorotan setelah menikah dengan Idayati, adik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).