Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Penegakan HAM Era Jokowi Hanya Teatrikal Belaka
Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi Peringatan Hari HAM dan Hari Anti Korupsi di kawasan Patung Kuda Monas, Kamis (7/12/2023).
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi Peringatan Hari HAM dan Hari Anti Korupsi di kawasan Patung Kuda Monas, Kamis (7/12/2023).
Pantauan Tribunnews.com di lokasi, massa aksi berkumpul di samping mobil komando.
Mereka memulai aksi sekira pukul 14.00 WIB.
Seorang orator di atas mobil komando tak henti-hentinya menyuarakan kritik terhadap pemerintah terkait penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air.
Di saat yang bersamaan, para peserta aksi pria dan wanita terlihat membawa poster-poster bertuliskan kalimat-kalimat bernada kritik terhadap pemerintah.
Di antaranya bertuliskan, "Save demokrasi", "MK bukan Mahkamah Keluarga", serta "Tangkap dan Adili Pembunuh Munir".
Baca juga: Prabowo-Gibran Maju di Pilpres 2024, Jokowi yang Rajin Blusukan
Koordinator Lapangan Aksi Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Koordinator Peneliti Imparsial, Husein mengatakan, demonstrasi ini digelar untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat terkait pelanggaran HAM masa lalu yang sampai hari ini belum diselesaikan.
"Kami berharap ke depan Indonesia punya presiden yang mampu menyelesaikan kasus HAM masa lalu, terutama kasus Munir, kasus Talangsari, kasus Tanjung Priok, dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM lainnya," kata Husein saat ditemui di sela-sela aksi, Kamis (7/12/2023).
Husein memberikan skor 4 bagi penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Presiden Jokowi: Semua Negara Butuh Investasi
"Skornya 4. Karena kami memandang hari ini, terutama penegakan HAM hanya teatrikal belaka. Kami ambil contoh kasus Paniai Berdarah, korbannya ada, pelakunya ada, pengadilannya ada, tapi keadilannya tidak ada," katanya.
Adapun sejumlah organisasi tergabung Koalisi Masyarakat Sipil, yakni Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Nasional, Imparsial, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesian Corruption Watch, Kontras, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan sejumlah organisasi lainnya.
Sebagai informasi, Hari HAM Sedunia diperingati pada 10 Desember 2023 dan Hari Anti Korupsi jatuh satu hari sebelumnya, yakni 9 Desember 2023.
