Satu Ideologis soal IKN, Undang-Undang Tidak Boleh Dilanggar
Pemindahan ibu kota negara menjadi isu yang hangat dibincangkan baru-baru ini.
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Sri Juliati
"Itu juga justru menunjukkan bahwa memang PDIP satu garis, satu pandangan bahwa IKN itu bukan soal Jokowi saja tapi IKN itu juga terkait dengan Bung Karno dan PDIP," jelas dia.
Sebagaimana diberitakan, Ganjar menegaskan bahwa kunjungannya ke IKN sebagai wujud komitmennya terhadap pembangunan IKN.
Proyek tersebut bakal diteruskan apabila dirinya dan cawapres Mahfud MD memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Untuk menunjukkan sebuah komitmen bahwa saya orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan, undang-undang pemindahaan ibu kota," kata Ganjar, di Titik Nol IKN, Kalimantan Timur.
Menurut Ganjar, rencana pemindahan ibu kota telah disiapkan sejak zaman kepemimpinan Presiden pertama RI Bung Karno.
Meski demikian, rencana tersebut tak kunjung terealisasi hingga masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Oleh karena itu, Ganjar menegaskan pihaknya akan melanjutkan dan menyiapkan dengan betul pembangunan IKN agar bisa berjalan sesuai dengan rencana.
Tak hanya itu, Ganjar mengaku sudah siap berkantor di IKN jika terpilih menjadi presiden ke-8 RI.
"Saya sampaikan tadi dari awal saya di sini, yang pertama, untuk menunjukkan komitmen itu," tegasnya.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu berharap IKN dapat menjadi kota masa depan dengan modernitas kemajuan peradaban.
IKN bakal menjadi upaya besar untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa.
"Inilah kota masa depan yang didesain menjadi mimpi, modernitas kemajuan peradaban sekaligus bagaimana kita bicara mimpi-mimpi anak bangsa," tegas Ganjar.
Sederet Kritik
Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.