Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tak serius terkait penuntasan permasalahan hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan itu terlontar karena belum adanya upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara konkret di dalam visi-misi para paslon.

"Kami masih belum menemukan secara substansial yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM yang diakomodir dengan capres-cawapres, khususnya berkaitan dengan penyelesaian atau penuntasan kasus pelanggaran HAM berat," ujar Wakil Koordinator KontraS, Andi M Rizaldy dalam Siaran Pers Catatan Hari HAM 2023, Minggu (10/12/2023).

Karena tak terakomodir di dalam visi-misi, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat diharapkan menjadi satu di antara sekian banyak materi debat capres-cawapres mendatang.

Andi pun mengungkapkan, KontraS sebelumnya telah menyampaikan rekomendasi demikian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan penyelenggara debat capres-cawapres.

"KontraS sudah menyampaikan usulan dan bahkan rekomendasi ke KPU. Harapannya dari kami bahwa dalam proses debat capres dan cawapres ini dapat membahas secara substansial berkaitan dengan isu HAM," katanya.

Selain upaya konkret penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, debat capres-cawapres juga diharapkan memuat soal kebebasan masyarakat sipil yang beberapa waktu belakangan menjadi sorotan.

Menurut Andi, ruang kebebasan bagi masyarakat sipil sudah dipersempit melalui berbagai cara.

"Ada berbagai bentuk represi, kriminalisasi, hingga intimidasi. Termasuk juga soal pembangunan yang tidak memcerminkan kemanusiaan," ujarnya.

Diakomodirnya upaya penyelesaian pelanggaran HAM dalam debat dinilai semakin urgen lantaran setiap calon memiliki "dosanya" masing-masing terkait HAM.

Baca juga: Bawaslu Sebut Ada Ruang Gelap yang Tak Bisa Diawasi Jika Proses Pemungutan Suara Gunakan Metode Pos

Teruntuk capres nomor urut 1, yakni Anies Baswedan, Andi menyontohkan penggusuran-penggusuran paksa yang terjadi di Jakarta.

Kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, rekam berkaitan dengan rekam jejaknya dalam kasus penculikan aktivis 1997/1998.

Sedangkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dianggap bertanggung jawab dengan isu-isu HAM di Jawa Tengah, seperti Wadas.

"Kalau dari berbagai laporan kami, Anies Baswedan memiliki dugaan keterkaitan dengan isu penggusursan paksa selama di Jakarta. Prabowo Subaianto dengan rekam jejaknya terkait kasus penculikan aktivis 97/98. Ganjar Pranowo berkaitan dengan isu Wadas dan juga isu lingkungan lainnya," kata Andi.

Terkait dengan isu HAM ini, para paslon memiliki pandangannya masing-masing yang tertuang di dalam misi mereka.

Paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar memasukan HAM ke dalam poin ke-8 misi mereka, yakni:
Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menjadikan isu HAM sebagai misi ke-1 mereka yang berbunyi:
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Sedangkan paslon Ganjar Pranowo - Mahfud MD memasukkan HAM ke dalam poin ke-7 misi mereka:
Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional.