Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba mengingatkan bahwa, pendistribusian pupuk bersubsidi adalah bagian dari Program Kartu Tani yang dicanangkan pemerintah pusat. 

Ammarsjah pun menyebut, perlu diingat pemerintah pusat mengapresiasi keberhasilan mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam pemanfaatan kartu tani. 

Sehingga, sangat aneh jika terdapat pihak yang akan memutus program tesebut.

Selain itu, ini adalah bagian dari sistem tata kelola pertanian berbasis data untuk menunjang perencanaan pembangunan pertanian yang lebih rigid dan terukur.

“Kita perlu mengingatkan bahwa Program Kartu Tani adalah program pemerintah pusat dan mengapresiasi keberhasilan eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Salah satu manfaatnya adalah menunjang perencanaan pembangunan pertanian yang lebih rigid dan terukur, serta sangat aneh jika terdapat pihak-pihak yang ingin memutus program tersebut," kata Ammarsjah Purba kepada wartawan, Senin (11/12/2023).

Ammarsjah juga mengingatkan kontestasi Pilpres 2024 adalah adu gagasan dan memunculkan kesadaran semua pihak.

Hal ini adalah bagian dari memilih pemimpin yang mumpuni. 

Dia juga mengingatkan, penyelenggara Pemilu jangan main-main sebab berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mengajak semua pihak berlomba-lomba memunculkan kesadaran bahwa kontestasi Pilpres 2024 adalah upaya untuk memilih memimpin yang mumpuni membuat kebijakan publik yang membawa bangsa ini ke arah kemajuan, keunggulan," ujarnya.

"Jika kesadaran ini muncul maka kontestasi ini adalah kontestasi gagasan, tanpa sebaran ujaran kebencian, hoax dan jangan main-main dengan penyelenggara negara jangan main-main dengan pemilu sebab berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas dia.

Baca juga: TPN Ganjar Singgung soal Intimidasi Aparat: Tanda-tanda Mendekati Orde Baru

Kartu Tani diberikan agar pupuk bersubsidi tepat sasaran dan transparan. Pelaksanaan secara bertahap mulai 2018. 

Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi Pemerintah atas pelaksanaan program ini. Namun, kini heran isu itu dihambuskan seolah-olah akan dihilangkan.

Warga pun kebingungan atas rumor itu, Pimpinan PDI Perjuangan setempat buru-buru mengambil langkah koreksi. 

Ketua DPC Kebupaten Sragen Untung Wibowo Sukowati pun mesti turun ke masyarakat untuk mendapatkan kembali kepercayaan warga.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Rudi Hadiyatmo, tak ketinggalan untuk menyerukan pelurusan isu-isu negatif.

Rupanya hal seperti itu tak hanya di wilayah Solo Raya.

Baca juga: Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar, TPN: Makin Memantapkan Pertumbuhan Perekenomian Nasional

Di Wilayah Purworejo, tepat di jalanan desa Bojong, Kecamatan Ngombol, beberapa spanduk pasangan Capres/Cawapres malah mengkampanyekan untuk menghapus kartu tani. Beberapa spanduk terpasang dalam jarak sekitar 200 meter di tepi sawah. Tak semua petani setuju dengan kampanye itu.

Sujarwo, salah petani muda Purworejo,  berpendapat sebaliknya. Kartu tani sendiri, menurut pria 38 tahun yang biasa dipanggil Jarwo itu, sudah pernah muncul menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 yang lalu. 

“Sepertinya selalu timbul saat mas Ganjar ikut serta dalam hajatan politik,” ujar Jarwo seorang pemegang kartu tani.

Bagi Jarwo ide pemberian kartu tani amat bagus agar ada ketertiban dan kepastian jumlah pupuk subsidi bagi petani. Pelaksanaan yang baik akan memberi manfaat sebagaimana dia rasakan bersama petani-petani lain di wilayah kabupaten Purworejo. Tentu tak mudah karena setiap saat para petani mesti memperbaharui data," kata dia.

Menurut dia, sekitar 80 persen petani di wilayahnya terpenuhi kebutuhan pupuknya.

Baca juga: Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Sebut Desa Mandiri Pangan Atasi Lonjakan Harga Beras

“Kesulitan yang kerap timbul karena perbedaan data tiap tahunnya, petani mesti selalu diingatkan untuk memperbaharui,” ujarnya.

Data yang diimaksud menyangkut luas tanam dan juga jenis tanaman yang akan ditanam di lokasi dan waktu tertentu. Hal itu menentukan jenis dan jumlah pupuk subsidi yang akan diterima.

Bila itu dilaksanakan dengan baik, menurut Jarwo kartu tani itu menguntungkan. Kesulitan yang kerap timbul justru akibat permainan di tingkat bawah bukan di tingkat provinsi. 

“Kios penyalur pupuk subsidi dikuasai oleh kelompok orang yang punya afiliasi politik berbeda dengan pak Ganjar,” ujar Jarwo.

Praktik seperti itulah yang akhirnya mengaburkan maksud baik kartu tani, sehingga kerap dipolitisir dengan menyalahkan pihak pemerintah provinsi.