Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba mengingatkan bahwa, pendistribusian pupuk bersubsidi adalah bagian dari Program Kartu Tani yang dicanangkan pemerintah pusat. 

Ammarsjah pun menyebut, perlu diingat pemerintah pusat mengapresiasi keberhasilan mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam pemanfaatan kartu tani. 

Sehingga, sangat aneh jika terdapat pihak yang akan memutus program tesebut.

Selain itu, ini adalah bagian dari sistem tata kelola pertanian berbasis data untuk menunjang perencanaan pembangunan pertanian yang lebih rigid dan terukur.

“Kita perlu mengingatkan bahwa Program Kartu Tani adalah program pemerintah pusat dan mengapresiasi keberhasilan eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Salah satu manfaatnya adalah menunjang perencanaan pembangunan pertanian yang lebih rigid dan terukur, serta sangat aneh jika terdapat pihak-pihak yang ingin memutus program tersebut," kata Ammarsjah Purba kepada wartawan, Senin (11/12/2023).

Ammarsjah juga mengingatkan kontestasi Pilpres 2024 adalah adu gagasan dan memunculkan kesadaran semua pihak.

Hal ini adalah bagian dari memilih pemimpin yang mumpuni. 

Dia juga mengingatkan, penyelenggara Pemilu jangan main-main sebab berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mengajak semua pihak berlomba-lomba memunculkan kesadaran bahwa kontestasi Pilpres 2024 adalah upaya untuk memilih memimpin yang mumpuni membuat kebijakan publik yang membawa bangsa ini ke arah kemajuan, keunggulan," ujarnya.

"Jika kesadaran ini muncul maka kontestasi ini adalah kontestasi gagasan, tanpa sebaran ujaran kebencian, hoax dan jangan main-main dengan penyelenggara negara jangan main-main dengan pemilu sebab berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas dia.

Baca juga: TPN Ganjar Singgung soal Intimidasi Aparat: Tanda-tanda Mendekati Orde Baru

Kartu Tani diberikan agar pupuk bersubsidi tepat sasaran dan transparan. Pelaksanaan secara bertahap mulai 2018. 

Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi Pemerintah atas pelaksanaan program ini. Namun, kini heran isu itu dihambuskan seolah-olah akan dihilangkan.

Warga pun kebingungan atas rumor itu, Pimpinan PDI Perjuangan setempat buru-buru mengambil langkah koreksi.