Anies Klaim Indeks Demokrasi di Indonesia Menurun, Bagaimana Faktanya?
Anies menyebut indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Apakah benar klaimnya tersebut?
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Bobby Wiratama
Sehingga, bisa dikatakan, klaim Anies tersebut tidak benar ketika merujuk data dari BPS
Indeks Demokrasi Indonesia 2014-2022 versi BPS
2014: 73,04
2015: 72,82
2016: 70,09
2017: 72,11
2018: 72,39
2019: 74,92
2020: 73,66
2021: 78,12
2022: 80,41
Data EIU 2014-2022
Berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia selama 2014-2022 atau selama pemerintahan di era Jokowi terus masuk dalam kategori demokrasi cacat (flawed democracy).
Adapun pengelompokkan skor indeks oleh EIU ada empat jenis yaitu:
- Skor indeks >8: demokrasi penuh (full democracy)
- Skor indeks >6 sampai ≤8: demokrasi cacat (flawed democracy)
- Skor indeks >4 sampai ≤6: demokrasi hibrida (hybrid regime)
- Skor indeks ≤4: otoriter (authoritarian)
Sementara selama era pemerintahan Jokowi, indeks demokrasi di Indonesia tidak pernah keluar dari angka 6-7.
Contohnya pada awal pemerintahan Jokowi, indeks demokrasi berada di level 6,95.
Kemudian sempat menanjak di level 7,03 setahun kemudian.
Bahkan, indeks sempat menunjukkan di level 6,03 pada tahun 2020 dan naik kembali di tahun 2021 menjadi 6,71 dan stagnan di tahun 2022.
Khusus untuk indeks penilaian demokrasi pada tahun 2022, Indonesia mengalami capaian rendah pada budaya politik yang tercatat di angka 4,38 dan kebebasan sipil di angka 6,18.
Baca juga: Ketua BEM UI: Siapapun Capres Terpilih di Pilpres 2024, HAM dan Demokrasi Harus Menang
Secara lebih rinci, aspek penilaian budaya politik diketahui lewat beberapa indikator seperti hubungan demokrasi dan sistem ekonomi, persepsi soal kabinet yang diajalankan politisi atau ahli, dan penguasaan pemerintahan oleh militer.
Sementara aspek kebebasan sipil, hal-hala yang dijadikan acuan yaitu soal media massa bebas dan berkualitas, kebebasan ekspresi dan berpendapat, toleransi, kekerasan oleh negara, dan jaminan pada perlindungan HAM.
Kesimpulannya, berdasarkan data dari EIU per tahun 2022, pernyataan Anies bisa dikatakan benar lantaran demokrasi di Indonesia masih masuk dalam kategori cacat.
Indeks Demokrasi Indonesia 2014-2022 versi EIU
2014: 6,95
2015: 7,03
2016: 6,97
2017: 6,39
2018: 6,39
2019: 6,48
2020: 6,3
2021: 6,71
2022: 6,71
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Pilpres 2024
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.