TRIBUNNEWS.COM - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengklaim Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami penurunan.

Bahkan, dia sampai menyebut bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini.

"Ketika bicara demokrasi minimal tiga. Satu adalah adanya kebebasan berpendapat, oposisi penyeimbang pemerintah, ketiga ada pemilu, proses pilpres yang netral transparan dan jurdil," tuturnya dalam debat capres 2024 di Kantor KPU, Jakarta pada Selasa (12/12/2023).

Selain itu, Anies juga menyebut penyebab demokrasi di Indonesia menurun lantaran adanya pasal karet di UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Dan kalau kita saksikan, bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita," ujar Anies.

Baca juga: Sejumlah Tokoh Hadiri Mimbar Demokrasi yang Digelar Aliansi Mahasiswa Darussalam

Lalu apakah benar klaim Anies tersebut? Berikut faktanya.

Data IDI Tahun 2014-2022 dari BPS

Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait IDI pada tahun 2014-2022 justru berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Anies.

Pada tahun 2014, level IDI mencapai 73,04 dan mengalami penurunan tipis di tahun 2015 menjadi 72,82.

Kemudian, penurunan kembali terjadi di tahun 2016 di level 70,09.

Namun setelah itu tren IDI mengalami peningkatan meski pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan di level 73,66 setelah di tahun sebelumnya menyentuh 74,92.

Hanya saja, semenjak itu tren IDI mengalami peningkatan signifikan seperti di tahun 2022 yang menyentuh skor 80,41.

Mengutip BPS, saat level IDI berada di atas 80 poin maka bernilai "baik". Indeks 60-80 maka bernilai "sedang" dan indeks lebih kecil dari 60 poin, maka bernilai "buruk".

Baca juga: Ganjar, Anies, dan Prabowo soal Berantas Korupsi: Tahan Koruptor di Nusakambangan hingga Perkuat KPK

Hanya saja, berkaca pada pernyataan Anies, indeks demokrasi di Indonesia menurut data BPS tahun 2022, justru mencatatkan level tertinggi terkait demokrasi.

Sehingga, bisa dikatakan, klaim Anies tersebut tidak benar ketika merujuk data dari BPS

Indeks Demokrasi Indonesia 2014-2022 versi BPS

2014: 73,04
2015: 72,82
2016: 70,09
2017: 72,11
2018: 72,39
2019: 74,92
2020: 73,66
2021: 78,12
2022: 80,41

Data EIU 2014-2022

Berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia selama 2014-2022 atau selama pemerintahan di era Jokowi terus masuk dalam kategori demokrasi cacat (flawed democracy).

Adapun pengelompokkan skor indeks oleh EIU ada empat jenis yaitu:

- Skor indeks >8: demokrasi penuh (full democracy)
- Skor indeks >6 sampai ≤8: demokrasi cacat (flawed democracy)
- Skor indeks >4 sampai ≤6: demokrasi hibrida (hybrid regime)
- Skor indeks ≤4: otoriter (authoritarian)

Sementara selama era pemerintahan Jokowi, indeks demokrasi di Indonesia tidak pernah keluar dari angka 6-7.

Contohnya pada awal pemerintahan Jokowi, indeks demokrasi berada di level 6,95.

Kemudian sempat menanjak di level 7,03 setahun kemudian.

Bahkan, indeks sempat menunjukkan di level 6,03 pada tahun 2020 dan naik kembali di tahun 2021 menjadi 6,71 dan stagnan di tahun 2022.

Khusus untuk indeks penilaian demokrasi pada tahun 2022, Indonesia mengalami capaian rendah pada budaya politik yang tercatat di angka 4,38 dan kebebasan sipil di angka 6,18.

Baca juga: Ketua BEM UI: Siapapun Capres Terpilih di Pilpres 2024, HAM dan Demokrasi Harus Menang

Secara lebih rinci, aspek penilaian budaya politik diketahui lewat beberapa indikator seperti hubungan demokrasi dan sistem ekonomi, persepsi soal kabinet yang diajalankan politisi atau ahli, dan penguasaan pemerintahan oleh militer.

Sementara aspek kebebasan sipil, hal-hala yang dijadikan acuan yaitu soal media massa bebas dan berkualitas, kebebasan ekspresi dan berpendapat, toleransi, kekerasan oleh negara, dan jaminan pada perlindungan HAM.

Kesimpulannya, berdasarkan data dari EIU per tahun 2022, pernyataan Anies bisa dikatakan benar lantaran demokrasi di Indonesia masih masuk dalam kategori cacat.

Indeks Demokrasi Indonesia 2014-2022 versi EIU 

2014: 6,95
2015: 7,03
2016: 6,97
2017: 6,39
2018: 6,39
2019: 6,48
2020: 6,3
2021: 6,71
2022: 6,71

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024