TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani merespon soal pernyataan Capres Anies Baswedan yang menyebut minimnya partisipasi parpol oposisi untuk imbangi jalannya pemerintahan.

Menurut Kamhar hadirnya partai oposisi di dalam dinamika perpolitikan nasional merupakan hal yang penting.

Ia menyebutkan bahwa oposisi bertugas sebagai kontrol atau penyeimbang dari kualitas demokrasi.

"Kami menilai bahwa memang partai oposisi itu menjadi sesuatu yang penting dalam demokrasi sebagai kontrol,  penyeimbang, serta peningkatan derajat dan kualitas demokrasi," kata Kamhar dihubungi Kamis (14/12/2023).

Menurutnya dengan adanya parpol oposisi fungsi cek and balance bisa berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kontrol terhadap kekuasaan.

"Karena kalau oposisi dilemahkan maka akan terbentuk kekuasaan yang surplus power dari penguasa, baik di eksekutif maupun legislatif," jelasnya.

Maka dari itu kata Kamhar, pihaknya setuju bahwa peran oposisi itu menjadi sangat penting. 

Kemudian ia mencontohkan dalam periode kedua Presiden Jokowi minimnya partisipasi parpol oposisi.

 "Misalnya periode kedua Pemerintahan Jokowi oposisi hanya tertinggal Partai Demokrat dan PKS," kata Kamhar.

Baca juga: Pengamat: Anies Kritik Demokrasi tanpa Oposisi, tapi NasDem dan PKB Nyaman di Pemerintahan

Atas hal itu, menurutnya terlihat betul bahwa proses pengambilan kebijakan di parlemen dan pemerintahan nyaris tidak mendapatkan proses dialektika publik.

"Contoh nyata misalnya revisi Undang-Undang KPK, IKN, Omnimilaw. Itu semua berjalan cepat karena tidak ada proses kontrol publik yang signifikan," jelasnya.

Sebelumnya Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkapkan minimnya partisipasi parpol oposisi untuk mengimbangi jalannya pemerintahan.

Adapun hal itu disampaikan Anies Baswedan menjelaskan terkait pembenahan partai politik dalam debat perdana di kantor KPU, Selasa (12/12/2023).

"Salah satu pilar demokrasi adalah partai politik. Namun kepercayaan publik terhadap partai politik rendah. Apa yang akan Anda lakukan terkait tata kelola pembenahan partai politik?" tanya panelis kepada Anies.