Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Gunakan Topeng Guy Fawkes, Mahasiswa dari Berbagai Kampus di Makassar Gelar Mimbar Demokrasi

Sejumlah mahasiswa menggunakan topeng Guy Fawkes saat melakukan aksi mimbar demokrasi di halaman kampus STIE AMKOP, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu

Penulis: Erik S
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Gunakan Topeng Guy Fawkes, Mahasiswa dari Berbagai Kampus di Makassar Gelar Mimbar Demokrasi
Ist
Sejumlah mahasiswa menggunakan topeng Guy Fawkes saat melakukan aksi mimbar demokrasi di halaman kampus STIE AMKOP, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (17/12/2023). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Erik Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi Indonesia melakukan aksi mimbar demokrasi di halaman kampus STIE AMKOP, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (17/12/2023).

Aksi penolakan politik dinasti serta pelanggaran HAM terus dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa dan rakyat di sejumlah daerah yang dikemas dalam mimbar demokrasi.

Sejumlah mahasiswa menggunakan topeng Guy Fawkes yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap telah menindas kebebasan berdemokrasi dengan menabrak konstitusi di Indonesia.

Kegiatan ini melibatkan 12 kampus terkemuka di Makassar, dengan peserta tidak hanya terdiri dari mahasiswa, melainkan juga melibatkan sopir angkot, petepete, tukang becak, pengendara bentor, komunitas Vespa, dan organisasi tunarungu.

Menurut Aspar Muin, salah satu inisiator gerakan tersebut, Mimbar Demokrasi adalah respons terhadap situasi demokrasi di Indonesia yang semakin terguncang.

Baca juga: TPDI Akan Gugat Presiden Jokowi ke PTUN Terkait Dugaan Dinasti Politik dan Nepotisme

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 mengejutkan publik yang telah mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, melalui pengujian UU No.7/2017 tentang Pemilu dinilai upaya memuluskan secara khusus Gibran Rakabuming Raka untuk mendapat tiket menjadi Cawapres.

Berita Rekomendasi

Hal ini menjadi semakin kontroversi karena Ketua MK Anwar Usman yang memutus pengujian UI Pemuli merupakan ipar dari Jokowi, di mana kemudian Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik akibat putusan tersebut.

"Rezim ini sedang membangun dinasti politik dengan mengorbankan demokrasi dan Negara hukum kita," ungkap Aspar dikutip dari Tribun Timur.

Reformasi telah berjalan 25 tahun, namun situasi demokrasi masih dianggap jalan di tempat.

Sementara itu, Koordinator AMPDS Moesang menyatakan jika gerakan ini akan terus berlanjut menyerukan perlawanan terhadap politik dinasti dan penolakan terhadap pelanggar HAM berkuasa di Negeri ini.

Baca juga: Fenomena Politik Dinasti, Sistem Demokrasi di Indonesia Dinilai Sedang Tidak Baik

"Kami akan terus bergerak menyerukan perlawanan, kegiatan hari ini hanyalah pra kondisi dari aksi panjang yang kami rencanakan di Makassar," kata dia.

Menurutnya, Mimbar Demokrasi hari ini baru permulaan dari upaya rekonsolidasi gerakan Mahasiswa Makassar.

AMPDS berencana melanjutkan aksi mereka dalam demonstrasi langsung.

Kegiatan Mimbar Demokrasi ini juga melibatkan seniman mural, dan bank ternama di Kota Daeng; Kapal Udara dan Makassar Uye.

Terlihat juga hadir komunitas Vespa dan sopir angkot dan bentor, juga menghadirkan tokoh publik untuk memberikan orasi kebangsaan.

Baca juga: Polemik Ade Armando soal Dinasti Politik: Diultimatum Kaesang, Sekjen PSI Temui Sri Sultan HB X

Digelar di Berbagai Daerah

Aksi mimbar mahasiswa tersebut sebelumnya sudah digelar di berbagai daerah di Indonesia.

Aksi tersebut sudah dilaksanakan di Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Kendari, Aceh.

Analis politik dari Universitas Krisnadwipayana, Ade Reza Hariyadi angkat bicara terkait aksi protes sejumlah elemen mahasiswa di Yogyakarta.

Dirinya menilai aksi kelompok mahasiswa mulai gerah dengan manuver-manuver politik penguasa.

"Ini menjadi kegelisahan anak-anak muda terdidik dan juga sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku para elite yang memperebutkan kekuasaan ini keluar dari pakem-pakem yang ditentukan dalam konstitusi," kata Ade kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas