Jika AMIN Menang di Pilpres 2024, Cak Imin Sebut UU Ciptaker akan Dikaji Ulang
Cawapres nomor urut 1, Cak Imin, berbicara soal UU Ciptaker. Sebut dirinya dan Anies akan lakukan kajian ulang terhadapnya apabila menang di Pilpres.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Sri Juliati
Ada tujuh fraksi yang menyetujui pengesahan tersebut, salah satunya PKB.
Kemudian enam partai lain ialah PDIP, Gerindra, NasDem, Golkar, dan PPP. Kemudian, PAN menyetujui dengan catatan sedangkan dua yang menolak ialah PKS dan Demokrat.
Menanggapi hal tersebut, Cak Imin menyebut keputusan fraksi PKB menyetujui RUU Omnibus Law menjadi UU karena kebijakan koalisi.
"Ya, itu 'kan bagian dari keputusan koalisi partai semua koalisi memutus seperti itu dan itu perintah dari koalisi dan jumlah kita tidak terlalu besar dan akhirnya diikuti oleh semua koalisi," jelasnya.
Meski begitu, Ketua Umum PKB itu menjanjikan UU Ciptaker akan dikaji ulang.
Sikap Kubu Lain
Sementara itu, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku juga akan melakukan evaluasi terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja jika terpilih menjadi presiden di 2024.
Ganjar beralasan, UU tersebut justru seperti menciptakan ketidaknyamanan kepada berbagai pihak terkait.
"Kita akan evaluasi, kalau kita ketemu, pengusaha bertemu pelaksana dari pemerintah dan buruh dan soal perburuhannya, kok semuanya tidak nyaman," ucap Ganjar, saat ditemui di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023).
Ia menilai, adanya ketidaknyamanan yang dirasakan berbagai pihak terkait, baik pengusaha, buruh, maupun pemerintah menjadi tanda adanya kekeliruan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Rasa-rasanya kalau buruhnya tidak nyaman, pemerintah enggak nyaman, pengusahanya enggak nyaman, ada yang keliru," kata eks Gubernur Jawa Tengah itu.
Ganjar kemudian mengungkapkan, dirinya sempat menyampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar semua pihak terkait itu dapat berdiskusi bersama memecahkan persoalan ketidaknyamanan dari adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Saya sampaikan di Apindo, rasanya kita harus duduk bersama untuk me-review, apakah kita akan gunakan rezim pengusaha, rezim pengupahan, atau yang lain."
"Umpama kita contohkan kita punya pengupahan apa yang bisa dikontribusikan pemerintah, umpamanya yang bisa membantu para buruh kawan-kawan ini biar hidup lebih baik," sambung Ganjar.
