Sementara itu, hasil penelusuran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Mayor Teddy disebut akan diumumkan pekan ini.

Hal itu disampaikan oleh anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, pada Minggu (17/12/2023) pekan lalu.

“Kalau proses kajian kami itu tidak boleh lama, ya, karena ini juga prosesnya masih berjalan, maka kami targetkan pekan depan kami sudah bisa menyampaikan ke publik,” kata Lolly Suhenty.

Saat ini Bawaslu masih melakukan penelusuran baik melalui media sosial dan juga laporan masyarakat juga mengumpulkan barang bukti.

Lolly menegaskan Mayor Teddy berpotensi melakukan dugaan pelanggaran pemilu.

Ia mengingatkan ihwal netralitas ASN, TNI/Polri sudah jelas termaktub di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Potensi dugaan pelanggaran tentu kamu harus menyatakan berpotensi terjadi dugaan pelanggaran, tapi hasilnya seperti apa masih dalam kajian Bawaslu,” tuturnya.

PDIP Ingatkan soal Netralitas

Politikus PDIP, Aria Bima, ikut buka suara terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Teddy Indra Wijaya.

Aria Bima mengingatkan, kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024, satu di antaranya ialah menjunjung tinggi netralitas TNI-Polri.

"Intinya pemilu damai itu akibat pemilu yang jujur dan adil terhadap semua peserta, untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa menang dan bisa kalah salah satunya adalah netralitas," kata Aria Bima di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini mempersilakan Bawaslu untuk mengkaji dugaan pelanggaran itu.

Menurut Aria Bima, sudah ada aturan mengenai hal yang tidak boleh dilakukan setiap pengawal yang melekat pada capres dan cawapres.

Itu menjadi elemen penting bagaimana implementasi para anggota TNI-Polri dalam menyukseskan Pemilu 2024.

"Yang jelas TNI tidak boleh, titik, tidak ada perkecualian karena ini manti akan sangat penting pada implementasi di bawahnya."