TRIBUNNEWS.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menjelaskan perihal dugaan pelanggaran yang kampanye yang dilakukan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.

Sebelumnya, Gibran diduga melibatkan anak-anak ketika berkegiatan dalam acara Car Free Day (CFD) di Jakarta.

Rahmat menyebut bahwa dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka tak cukup bukti.

Baca juga: VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Jangan Remehkan Gibran Soal Ekonomi: Siap Beri Kejutan di Debat Cawapres

"Hasil tindak lanjut tersebut menyatakan ‘tidak cukup bukti dalam pelibatan anak-anak' yang artinya tidak memenuhi unsur pidana pemilu."

"Sehingga hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu," jelas Rahmat Bagja dalam keterangannya, Selasa (19/12/2023), dikutip dari WartaKotalive.com.

Meski begitu, tindakan Gibran di CFD disebut masih berpotensi memenuhi unsur pelanggaran lain.

"Bawaslu melakukan penelusuran lebih lanjut berkenaan dengan potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya," tuturnya.

Kala itu, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut membagi-bagikan susu dalam acara CFD di area Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu (3/12/2023).

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, menjelaskan perihal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh cawapres nomor urut 2 itu.

Gibran diduga melakukan pelanggaran sebanyak dua kali ketika berkampanye di DKI Jakarta.

Pertama, saat Wali Kota Solo itu sedang blusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketika itu, Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011, Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Jakarta Utara.

Waktu berkampanye di sana, Gibran Rakabuming Raka diduga melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik.

“Bawaslu Jakarta Utara sedang melakukan kajian terhadap perihal perkara tersebut,” kata Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Selasa (5/12/2023), dikutip dari TribunJakarta.com.