"Saya bertemu dengan Jony dan Tedy, pegawai angkutan truk yang mengatakan tidak pernah mendaptakan subsidi minyak, lalu ada anak di Bandung Barat yang mengatakan "Bapak saya ingin terbang meraih cita"  tapi kenyataannya dia tak bisa terbang."

"Di Madura kaya gas alam tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal," ujar Mahfud MD.

Untuk itu, kata Mahfud, diperlukan seorang pemimpin yang bisa menangani kasus ini.

"Kita harus lawan korupsi, meminjam istilah anak muda (mengatakan) 'Hai koruptor kutabrak kau!'."

"(Ini dilakukan) dalam rangka pemerataan," tegas Mahfud MD.

Baca juga: Mengenal Topi Tii Langga yang Dipakai Ganjar saat Debat Cawapres, Pernah Dipakai Jokowi

Sebelumnya, pernyataan serupa juga pernah disampaikan capres Ganjar Pranowo saat Debat Capres Pilpres 2024, Selasa (12/12/2023).

Menurut Ganjar, seluruh keluhan masyarakat terkait pemerataan akses internet, layanan kesehatan hingga pekerjaan akan bisa tertangani apabila pemerintahannya bersih.

Selain itu, pemerintahan juga harus akomodatif.

"Kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata tapi dengan keseriusan," ujar Ganjar Pranowo.

Dan menurut Ganjar, ia sangat beruntung mendapatkan pasangan calon seorang Mahfud MD yang tentunya memiliki banyak sekali pengalaman di bidang ini.

"Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko (Polhukam) yang mengeksekusi (masalah) itu dengan baik, kita akan lakukan (harapan rakyat) itu," tegas Ganjar.

Dijelaskan Ganjar, ia telah mengunjungi beberapa tempat dari Sabang sampai Merauke untuk 'belanja masalah' terkait dengan keluhan rakyat.

Dari ujung Barat, kata Ganjar, Mahfud yang mendatangi Sabang dan mendapatkan masalah soal kesejahteraan guru agama.

Selanjutnya di NTT, Ganjar menemukan keluhan warga susah mendapatkan akses pekerjaan dan internet bagi anak sekolah.

Di NTB, Ganjar mendapati warga yang ingin mendapatkan hak demokrasi yang sama dengan warga lainnya.

Masyarakat suku Dayak, kata Ganjar, juga mengiginkan untuk dilibatkan dalam setiap keputusan pemerintahan dan di Merauke Ganjar menemui susahnya layanan kesehatan.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)