TRIBUNNEWS.COM - Berbagai program telah diusung oleh paslon capres-cawapres dalam dua debat yang telah digelar KPU.

Selain sektor ekonomi hingga kesehatan, terobosan untuk Pemerintah ke depan.

Seperti gagasan kabinet zaken oleh pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD yang dinilai fundamental untuk menghindari politik ‘dagang sapi’.

Pusat Riset Politik BRIN Aisah Putri Budiatri, mengatakan, gagasan ini bisa efektif untuk mendorong kerja kabinet yang lebih produktif untuk kepentingan publik.

Baca juga: Gibran Sebut Soal Hilirisasi Digital Saat Debat Cawapres, Ini Maknanya

"Tidak hanya itu, koalisi pemerintah juga diisi oleh partai yang sejak proses pemilu bersama untuk mencalonkan satu pasangan pilpres atas dasar kesamaan pandang visi-misi, atau setidaknya telah berjuang bersama untuk pemilu sejak awal," katanya Sabtu (23/12/2023).

Menjadi aspek yang ideal dalam konteks menempatkan orang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, tidak didasarkan kepentingan politik pragmatis berbasis dukungan partai semata.

Sebelumnya, Ganjar-Mahfud MD disebut berkomitmen untuk membentuk kabinet tanpa sistem ‘jatah menteri’ jika nantinya terpilih memimpin Indonesia.

Mahfud menyatakan, secara politik, nantinya pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik ‘dagang sapi’. Hal itu kemudian diaminkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Puput menambahkan jika hal itu dilakukan akan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat.

“Koalisi pemerintah tidak menjadi bengkak, sehingga menyisakan kelompok politik oposisi yang bekerja sebagai penyeimbang dan pengawas kerja pemerintah. Situasi ini akan menciptakan demokrasi yang sehat,” terangnya.

Kendati demikian, pilihan ‘tanpa jatah menteri’ itu bukan tanpa konsekuensi bagi presiden dan pemerintah. Kelompok politik oposisi akan menguat.

“Karena oposisi akan menguat, maka eksekutif harus bekerja maksimal untuk kepentingan publik agar segala proses pembuatan kebijakan dan anggaran dapat berjalan efektif dan tidak terhambat di parlemen,” tambahnya.

Puput menambahkan sistem politik tanpa jatah menteri atau tanpa merupakan posisi ideal yang seharusnya berjalan dalam sistem demokrasi.

PDIP juga dinilai punya tanggung jawab politik untuk mewujudkan hal tersebut.

“Bagi PDIP, ini juga mungkin menjadi titik balik setelah dua periode menjadi partai pemenang dan memutuskan koalisi besar, kemudian di akhir periode pemerintahan presiden yang mula diusungnya justru berjuang bersama partai lain di koalisi besar pemerintahan yang dibentuknya sendiri dalam pilpres selanjutnya,” paparnya.

Misi 3 Cawapres

Para calon wakil presiden (cawapres) memaparkan masing-masing gagasannya di akhir debat pada Jumat (22/12/2023).

Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggagas soal slepetnomic di akhir debat.

Cak Imin mengklaim kebijakan ekonomi pemerintah saat ini, tidak memiliki keberanian untuk menegakkan aturan ‘main’ yang adil. Terutama, keadilan yang berpihak kepada masyarakat.

Baca juga: Beri Closing Statement Debat, Mahfud Pamerkan Program Unggulan senilai Rp2,5 Triliun selama 5 Tahun

“Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomic sebagai solusi ekonomi kita, segala ketidakadilan kita slepet,” kata Cak Imin di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Jika terpilih, Cak Imin memastikan akan ‘slepet’ proyek yang menggunakan anggaran jumbo tapi hanya untuk kepentingan segelintir orang.

Karena itu, Cak Imin ingin ada perubahan-perupayaan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia.

“Kedepan kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis, harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama,” tutur Cak Imin.

Cak Imin menyampaikan, dengan slepetnomic pasangan nomor urut 01 ingin memastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak.

“Kita ingin kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati, pakai otak,” tambah Cak Imin.

Sedangkan, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan, 2030 nanti Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Saat itu sebagian besar penduduk Indonesia ada pada usia produktif.

“Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktifitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia Emas makin terbuka lebar,” kata Gibran. 

Untuk memanfaatkan peluang itu, Gibran mengajak untuk bekerja keras, fokus, dan berani melakukan lompatan. Sebab, kesempatan bonus demografi diklaim hanya datang sekali.

“Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas,” terang Gibran.

Sedangkan, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD ingin memastikan untuk negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Lalu, Mahfud memaparkan 21 program unggulan senilai Rp2.500 triliun selama 5 tahun, yaitu:

1. 17 juta lapangan kerja

2. 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, 1 tenaga kesehatan

3. Uang saku, kasir posian

4. 10 juta hunian

5. Rumah semudah punya motor

6. Sekolah dapat, lulus pasti kerja

7. Satu keluarga miskin, satu sarjana

7. Perempuan maju

8. Guru naik kelas

9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bhayangkara

10. Mudah berusaha, termasuk UMKM dan Koperasi

11. Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi

12. Guru gaji dan guru agama lain digaji

13. Pasokan pangan aman, harga enak dikantong

14. Lansia bahagia, anak cucu gembira

15. Petani, bangga bertani

16. Di laut kita jaya, nelayan sejahtera

17. Disabilitas mandiri berprestasi 1 desa, 1 mobil

18. Internet super cepat, gratis dan merata

19. Bansos pasti lanjut, tapi harus tepat sasaran

20. Sikat KKN

21. KTP Sakti

“Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar,” tambah Mahfud MD.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Dennis Destryawan)