PDIP Usul Bentuk Komite Independen untuk Audit Hasil Survei Capres
Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei.
Hasto mengatakan, hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga.
"Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar.
Sementara, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima mengaku mendengar informasi pengondisian dari koleganya yang berada di kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria mengaku sering berdiskusi mengenai Pilpres dengan rekan-rekan dari pendukung AMIN di NasDem, PKB, dan PKS.
"Saya dengan teman-teman Komisi VI (DPR RI) dari 01, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi, kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran," ucapnya.
Baca juga: Ganjar Respons Isu Pilpres Satu Putaran yang Digaungkan Kubu Prabowo-Gibran
Baca juga: Polri Bantah Opini yang Sebut Lembaga Survei Harus Izin Kapolres Agar Pilpres Jadi Satu Putaran
Aria menyarankan agar seluruh lembaga survei dipertemukan untuk menguji metodologi secara akademis.
"Kami cermati betul, antarlembaga survei sendiri harusnya dipertemukan untuk menguji dan meneliti juga didalam mengambil respondennya seperti apa, kenapa misalnya untuk swing voters itu masih ada juga yang terlalu tinggi," tuturnya.
Dia menegaskan, seharusnya lembaga survei bertugas untuk memotret realitas melalui sampel atau responden.
"Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran," imbuh Aria.
