Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan Jaga Pemilu meluncurkan platform jagapemilu.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2024).

Platform jagapemilu.com ini dibuat untuk mengajak masyarakat mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

Peluncuran platform ini dihadiri sejumlah tokoh seperti mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Koordinator BP ICW Luky Djani, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Pendiri Gusdurian Alissa Wahid.

Baca juga: Hindari Potensi Kecurangan, Masyarakat Diajak Pantau Pemilu Lewat JagaPemilu

Kemudian hadir juga Sosiolog Fisip UI Meuthia Ganie, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, mantan Ketua Bawaslu RI Abhan, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, dan Pemerhati Pemilu Bersih Eddy Wijaya.

Eddy Wijaya menyambut positif peluncuran platform digital jagapemilu.com ini.

Menurutnya, ini merupakan hal yang baik untuk mengawal supaya Pemilu ini bisa berlangsung secara jujur adil dan juga netral.

"Sehingga proses perjalanan Pemilu ini bisa aman dan kondusif. Itu yang paling penting,” kata Eddy usai acara peluncuran platform tersebut.

Meski demikian, Eddy mengimbau kepada Perkumpulan Jaga Pemilu ini supaya memverifikasi secara ketat relawannya.

Jangan sampai ada yang berasal dari pihak-pihak tertentu yang justru ingin melakukan kecurangan.

Baca juga: Pemilu 2024 Dinilai Spesial, Pakar Minta Masyarakat Aktif Lakukan Pengawasan

"Nah, supaya bisa berjalan dengan netral, tentunya semua orang yang ikut menjadi relawan harus diverifikasi dengan benar. Termasuk nantinya dapat menyaring dengan benar jika ada laporan dan bukti kecurangan yang diupload ke website jagapemilu.com,” ujar dia.

Jika relawannya tidak netral, kata Eddy, bisa saja laporan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan atau direkayasa.

“Sehingga menyudutkan salah satu Paslon atau peserta Pemilu lainnya.,” kata dia.

Menurut Eddy, pengawasan dari masyarakat itu jauh lebih penting. Pasalnya, jumlah personel dari pihak penyelenggara Pemilu sangat terbatas jumlahnya.

"Saya optimistis keberadaan platform ini dapat mendorong Pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” ujar dia.

Adapun potensi kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang besar, Eddy menilai semua pasti berujung ke persoalan perolehan suara.

"Nah, ini yang selalu menimbulkan permasalahan yaitu salah satunya konflik horizontal antar pendukung,” kata dia.

Karenanya, lanjut dia, untuk meminimalisasi konflik, ia menyarankan masing-masing paslon ataupun pihak yang berkontestasi meminta pendukungnya agar tenang dan tidak anarkistis.

"Semua Paslon harus mengimbau pemilih dengan cara yang positif. Tidak sebaliknya melakukan black campaign atau menjelek-jelekkan paslon lain. Nah, apapun hasilnya, siapa pun Paslon yang menang, itu harus diterima dengan legowo,” ucap dia.

“Termasuk partai pengusungnya, ketua umumnya juga harus menyampaikan kepada masyarakat pendukungnya supaya jangan terlalu fanatik, jangan sampai terjadi kekerasan, dan nanti siapa pun yang menang harus legowo,” tandasnya.

Sekilas Tentang Jaga Pemilu

Jaga Pemilu merupakan sebuah gerakan masyarakat yang akan mengawasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar dapat terlaksana secara demokratis, jujur, adil, terbuka, dan partisipatif.

Tokoh-tokoh yang bergabung dalam gerakan ini adalah orang-orang yang terpilih karena nonpartisan, imparsial, dan independen. Mereka diantaranya:

1. Erry Riyana Hardjapamekas

Erry Riyana Hardjapamekas,adalah putra dari Rd. Mohammad Sobri Hardjapamekas, seorang tokoh pendidikan di Jawa Barat.

Erry merupakan korporat dan tokoh pemberantasan korupsi Indonesia.

Dia menjadi salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa kepemimpinan Taufiequrachman Ruki.

Dia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.

2. Luky Djani

Luky Djani lahir di Makassar, 26 Juni 1971. Meraih gelar insinyur Teknik Geodesi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1997, gelar master bidang Public Policy dari National University of Singapore (2002), dan dengan Australian Leadership Award dari AusAID, ia menempuh kuliah doktoral di Asia Research Center, Murdoch University, Australia, sejak 2008 hingga 2011.

Dia bergabung dengan Forum Rektor Indonesia dalam program pemantauan Pemilu 1999 dan pemantauan jajak-pendapat di Timor Leste (Agustus-Desember 1999).

Pada tahun 2000 hingga 2006, bergabung di Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sebagai Koordinator Nasional Program Penguatan Partisipasi Civil Society di tingkat lokal (April 2004-Mei 2006) terlibat aktif dalam kegiatan kampanye publik, penguatan jaringan dan pelatihan serta penelitian terkait isu korupsi.