Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hadi Rahmat Purnama menilai visi-misi calon presiden (capres) nomor urut 3 dan 1, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan lebih spesifik dan fokus, dibanding capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Menurut Hadi yang juga pengajar Bidang Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), visi misi politik luar negeri Prabowo tidak ada yang spesifik.

“Isu politik dan global paslon nomor 2 tersebar dalam visi-misinya, sehingga tidak fokus,” kata Hadi saat diwawancara mengenai visi-misi dan gagasan para capres di bidang politik luar negeri, Sabtu (6/1/2024).

Padahal, kata dia, Indonesia harus memperlihatkan kepemimpinan di kawasan Asean, Indo Pasifik, dan internasional.

Hadi menyebut, di Asean misalnya terjadi kevakuman kepemimpinan dan menjadi rebutan.

Dia menjelaskan, Indonesia seharusnya bisa lebih dapat memimpin dibanding negara anggota ASEAN lainnya.

Hadi menuturkan, presiden terpilih nanti harus mampu mempertegas posisi Indonesia di tengah konflik yang berkepanjangan.

“Saran saya adalah presiden terpilih harus dapat memberikan alternatif dalam penyelesaian konflik yang ada, dengan mengedepankan kepentingan nasional. Penyelesaian konflik yang ada sekarang masih berfokus pada pilihan yang hanya menguntungkan negara-negara maju, tapi tidak negara-negara berkembang," ucapnya.

Menurutnya, beberapa isu yang perlu diperhatikan presiden mendatang antara lain; perdagangan internasional, pengungsi Rohingya, lingkungan dan hak asasi manusia (HAM).

Hal tersebut, kata Hadi, menjadi perhatian karena berkaitan dengan industrialisasi, investasi asing untuk membangun ekonomi Indonesia, dan persepsi demokrasi Indonesia di mata negara-negara lain di dunia.

Dia menilai, bahwa beberapa isu tersebut tidak direspons dengan baik pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Posisi Indonesia, menurutnya, seringkali ambigu karena terlalu fokus pada masalah nasional, tapi kepentingan nasional tidak terefleksikan dalam diplomasi.