Dia menuturkan, definisi yang paling mudah soal korupsi adalah saat kewenangan pada jabatan publik justru untuk kepentingan pribadi, sedangkan bansos merupakan hak rakyat.

"Jadi, kalau menggunakan bansos sebagai alat politik kelompok tertentu, by definition bisa masuk dalam kategori korupsi, hati-hati!" kata Sudirman.

Sudirman menambahkan, kekuasaan itu tidak selamanya kuat karena suatu hari nanti kekuasaan bakal usai. Maka, kekuasaan harus memiliki iktikad baik dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. "Kembalikan iktikad baik, kembalikan keinginan luhur. Tidak boleh kekuasaan untuk keperluan pribadi maupun keluarga."

Mantan menteri ESDM ini juga mengimbau Presiden Jokowi untuk membaca kembali alinea 3 pembukaan UUD 1945.

"Alinea 3 mengatakan begini, 'Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya'. Indonesia ini Pak Presiden dibangun dan ditata atas dasar 2 hal, satu tauhid, rahmat Tuhan, yang kedua iktikad baik."

Sementara itu, menurutnya, tugas pemimpin tertinggi untuk menjaga 2 hal tersebut.

"Jika 2 hal ini diacak-acak, maka rusak. Kami sebagai rakyat mohon, kembalikan ini pada tata cara penyelenggaraan negara yang baik. Tidak boleh kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Kalau itu kita lakukan, negara ini akan selamat," pungkasnya.