Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Utang Luar Negeri Dipakai Belanja Alat Perang, Timnas AMIN: Pemimpin Harus Punya Prioritas

Timnas AMIN mengingatkan, pemimpin harus pintar membuat skala prioritas kebijakan agar tak mengorbankan rakyat, termasuk soal anggaran pertaahanan.

Penulis: Reza Deni
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Utang Luar Negeri Dipakai Belanja Alat Perang, Timnas AMIN: Pemimpin Harus Punya Prioritas
dok.
Juru Bicara Timnas AMIN, Sukamta. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Timnas AMIN, Sukamta, mengingatkan pentingnya kecerdasan pemimpin dalam membuat skala prioritas kebijakannya agar tidak mengorbankan rakyat.

Dia mencontohkan soal belanja kebutuhan perang oleh Kementerian Pertahanan yang didanai dari utang luar negeri Pemerintah dengan alokasi anggaran yang meroket. Menurutnya, hal tersebut tidak tepat.

Karena itu, pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal pembelian alutsista dalam situasi tidak sedang perang juga menunjukkan peringatan dari Cak Imin bahwa seorang pemimpin (kepala negara) harus memiliki prioritas dalam pembangunan.

Ini karena Indonesia kini sedang menghadapi keterbatasan anggaran.

"Prioritas yang dibuat jangan sampai mengorbankan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar," kata dia kepada wartawan, Minggu (7/1/2024).

Anggota Komisi I DPR RI ini menyatakan bahwa paradigma ‘Civis pacem para bellum’ (kalau ingin damai, harus siap perang) harus ditempatkan secara bijak sesuai dengan tempatnya.

BERITA REKOMENDASI

"Anggaran belanja alutsista jangan sampai melampaui yang semestinya, mengingat rakyat juga butuh kesejahteraan," kata dia.

Sukamta melanjutkan, ketahanan tidak melulu soal militer, tidak melulu soal alutsista.

"Karena model perang sekarang sudah terus berkembang, tidak hanya perang militer, ada juga perang nonmliter, dan perang hibrida," ujarnya.

Spektrum ancaman juga tidak hanya ancaman militer, tapi juga ada ancaman nonmiliter dan hibrida.

Baca juga: Mantan Sekjen Kemhan Kritik Menteri Pertahanan Beli Alutsista Bekas

Di dalam UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) diatur soal 3 bentuk ancaman ini.


“Sehingga ketidaksejahteraan rakyat juga merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Kalau rakyat miskin, secara tidak langsung negara akan rentan dan rapuh, meskipun alutsista kuat," ujar politisi PKS itu.

"Jadi, mempriotitaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak. Karena pertahanan yang paling utama adalah pada kualitas sumber daya manusianya, bukan pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi alutsista yang canggih. Kita sudah punya pengalaman sejarah dengan keterbatasan senjata yang canggih, kita bisa merdeka mengusir penjajah dari bumi pertiwi,” ujarnya.

Baca juga: Cak Imin Pertanyakan Buat Apa Beli Banyak Alutsista, Bagaimana Visi Misi 3 Capres Soal Pertahanan?

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas