Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Timnas AMIN, Sukamta, mengingatkan pentingnya kecerdasan pemimpin dalam membuat skala prioritas kebijakannya agar tidak mengorbankan rakyat.

Dia mencontohkan soal belanja kebutuhan perang oleh Kementerian Pertahanan yang didanai dari utang luar negeri Pemerintah dengan alokasi anggaran yang meroket. Menurutnya, hal tersebut tidak tepat.

Karena itu, pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal pembelian alutsista dalam situasi tidak sedang perang juga menunjukkan peringatan dari Cak Imin bahwa seorang pemimpin (kepala negara) harus memiliki prioritas dalam pembangunan.

Ini karena Indonesia kini sedang menghadapi keterbatasan anggaran.

"Prioritas yang dibuat jangan sampai mengorbankan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar," kata dia kepada wartawan, Minggu (7/1/2024).

Anggota Komisi I DPR RI ini menyatakan bahwa paradigma ‘Civis pacem para bellum’ (kalau ingin damai, harus siap perang) harus ditempatkan secara bijak sesuai dengan tempatnya.

"Anggaran belanja alutsista jangan sampai melampaui yang semestinya, mengingat rakyat juga butuh kesejahteraan," kata dia.

Sukamta melanjutkan, ketahanan tidak melulu soal militer, tidak melulu soal alutsista.

"Karena model perang sekarang sudah terus berkembang, tidak hanya perang militer, ada juga perang nonmliter, dan perang hibrida," ujarnya.

Spektrum ancaman juga tidak hanya ancaman militer, tapi juga ada ancaman nonmiliter dan hibrida.

Baca juga: Mantan Sekjen Kemhan Kritik Menteri Pertahanan Beli Alutsista Bekas

Di dalam UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) diatur soal 3 bentuk ancaman ini.

“Sehingga ketidaksejahteraan rakyat juga merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Kalau rakyat miskin, secara tidak langsung negara akan rentan dan rapuh, meskipun alutsista kuat," ujar politisi PKS itu.

"Jadi, mempriotitaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak. Karena pertahanan yang paling utama adalah pada kualitas sumber daya manusianya, bukan pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi alutsista yang canggih. Kita sudah punya pengalaman sejarah dengan keterbatasan senjata yang canggih, kita bisa merdeka mengusir penjajah dari bumi pertiwi,” ujarnya.

Baca juga: Cak Imin Pertanyakan Buat Apa Beli Banyak Alutsista, Bagaimana Visi Misi 3 Capres Soal Pertahanan?

Sukamta juga menegaskan bahwa belanja alutsista itu tetap penting, tetapi tetap menggunakan prioritas sesuai dengan skala kebutuhan dan keterbatasan anggaran yang ada.

“Oleh karenanya, setelah skema pengadaan alutsista MEF (Minimjum Essential Forces) tahap III berakhir pada tahun 2024 ini, Timnas AMIN akan memrogramkan NEF (New Essential Forces) yaitu pengadaan alutsista lebih berbasis pada fungsi dan adaptasi teknologi. Pengadaan alutsista ke depan tidak melulu yang besar-besar, tetapi perlu melihat efektivitas, kecanggihan dan efisiensi alutsista itu sendiri,” imbuhnya.

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mempertanyakan kebijakan pemerintah yang melakukan pengadaan alutsista ketika sedang tidak dibutuhkan.

Hal ini disampaikan Cak Imin saat bertemu dengan para petani dalam acara "Nitip Gus" di area sawah kawasan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).

Cak Imin heran dengan pertimbangan negara yang rela utang triliunan rupiah untuk membeli alutsista di tengah kondisi negara sedang tidak berperang.

Padahal, menurut dia, banyak kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, misalnya memberikan alat pertanian untuk para petani agar bisa memproduksi bahan pangan.

“Kita enggak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian,” kata Cak Imin dikutip dari Kompas.com, Rabu (3/1/2024).