Debat Capres Ketiga, Prabowo Sebut Anggaran Pertahanan Diawasi dan Disetujui oleh Komisi I DPR RI
Dalam debat Capres ketiga, Prabowo Subianto sebut anggaran pertahanan diawasi dan disetujui oleh Komisi I DPR RI yang berisi dari berbagai partai.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa semua hal yang terkait dengan anggaran pertahanan dibahas, diawasi, hingga diperiksa oleh Komisi I DPR RI.
"Jadi, semua masalah anggaran pertahanan dibahas di Komisi I DPR, diawasi, diperiksa, bolak-balik, dan disetujui. Jadi, mereka setujui," jelas Prabowo saat debat capres ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) malam.
Lebih lanjut, Prabowo menyebutkan bagaimana partai-partai pengusung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) serta partai pengusung paslon nomor urut 2, Ganjar Pranowo-Mahfud MD termasuk ke dalam bagian dari Komisi I DPR RI yang juga menyetujui hingga mengawasi anggaran pertahanan yang ada saat ini.
Baca juga: Bicara Soal Isu Khas Daerah di Depan Para Raja Maluku, Gibran: Kita Ingin Ada Pemerataan Pembangunan
"Baik paslon 1, partai-partai pengusungnya kan PKB, Nasdem, dan PKS. Kemudian pengusung untuk paslon 3, adalah PDI-P dan PPP. Mereka semuanya ada dalam Komisi I DPR," tambah Prabowo. .
Prabowo juga mengingatkan jangan sampai rakyat dihasut dan disesatkan dengan data yang tidak benar hanya karena ambisi untuk menjadi presiden maupun wakil presiden.
"Yang pertama, kalau kita tujuannya untuk mengabdi, kita harus memberi data yang benar. Jangan menyesatkan rakyat, jangan memprovokasi dan jangan menghasut," tegas Prabowo.
"Kedua, kita harus negarawan. Keselamatan bangsa di atas semua, kita butuh kerukunan, keselamatan, jangan karena ingin ambisi jadi presiden, jadi wakil presiden, seenaknya bicara. Ini saya kira tidak pantas," pungkasnya. (***Deska***)
Baca juga: Ketua Komisi I: Data Pertahanan Tidak Bisa Sembarangan Dibuka
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.