TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, dilaporkan pihak yang mengatasnamakan diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Anies dituding melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyerang calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam debat kedua capres pada Minggu (7/1/2024).

Lalu bagaimana dengan "umpatan" Prabowo, apakah kubu Anies akan melaporkan balik?

Seperti diberitakan, laporan terhadap Anies telah dlakukan kemarin, Senin (8/1/2024), dan telah diterima oleh Bawaslu RI.

"Ya, laporan sudah kami terima. Bawaslu akan melakukan kajian awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan dan Laporan (Pelanggaran)," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Bawaslu RI, Puadi, kepada Kompas.com, Selasa (9/1/2024).

Perwakilan PHPB, Subadria Nuka, mengakui bahwa pernyataan menyerang yang dilontarkan Anies ditujukan kepada Prabowo dalam kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, utamanya soal anggaran Rp 700 triliun.

Namun, ia juga menilai Anies menyerang Prabowo selaku pribadi, terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Serta telah menghina kinerja capres peserta pemilu nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan skor 11 dari 100," kata Subadria.

Ia menilai, serangan Anies soal anggaran pertahanan dan luas tanah milik Prabowo "salah dan tidak benar", meskipun angka luas tanah Prabowo yang disebut Anies merujuk pada jumlah yang disebutkan Presiden Joko Widodo dalam debat capres 2019.

"Diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp 700 triliun," ujarnya.

"Tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000," kata Subadria.

Dalam laporannya, Subadria menganggap Anies melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c juncto Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

Aturan itu berisi larangan soal larangan peserta pemilu "menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain", dengan konsekuensi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta.

Umpatan Prabowo

Bagaimana dengan umpatan Prabowo, apakah kubu Anies akan melaporkan balik?

Seperti diberitakan, Prabowo mengumpat seusai disenggol Anies Baswedan soal kepemilikan lahan.

Umpatan itu disampaikan Prabowo dalam sambutan di acara konsolidasi relawan se-provinsi Riau di GOR Remaja, Pekanbaru pada Selasa (9/1/2024).

Dalam acara tersebut Prabowo kembali membahas salah satu topik pembahasan dalam debat pada Minggu (7/1).

Ia kembali mengungkit pernyataan Anies Baswedan soal kepemilikan lahannya.

Prabowo menambahkan bahwa Anies tidak mengerti soal hak guna usaha (HGU).

Pihaknya menyebutkan bahwa lahannya bukan 340.000 hektar seperti yang disampaikan Anies.

Melainkan lahan tersebut mendekati 500.000 hektar.

Prabowo mengaku mengelola lahan tersebut dibanding dikuasai oleh asing.

Calon presiden ini juga mengaku telah menyerahkan lahan-lahan tersebut kepada negara pada dua tahun lalu.

Lantas ia mengumpat di tengah-tengah pembahasan soal lahan tersebut.

"Ada pula yang nyinggung punya tanah berapa ratus hektar, dia pintar atau goblok sih, dia ngerti nggak hak guna usaha hak pakai, itu tanah negara, tanah rakyat tanah bangsa, daripada dikuasai asing lebih baik Prabowo kelola," ujar Prabowo.

Sementara Timnas AMIN enggan merespons soal umpatan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang diduga tertuju kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

"Kami tidak perlu merespons balik apa yang disampaikan okeh pak Prabowo," kata Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva, di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (9/1/2024).

Hamdan mengatakan, semua hal yang disampaikan dalam debat merupakan kebijakan negara.

Sehingga, menurutnya tidak dalam konteks menyerang pribadi.

"Jadi tidak ada yang keluar dari situ dan saya kira rakyat dan pemilih perlu mendapatkan gambaran, bagaimana sebenarnya pandangan masing-masing pasangan calon terhadap suatu persoalan kenegaraan," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Lebih lanjut, Hamdan menilai publik yang menilai jalannya debat capres tersebut.

Senada, Asisten Pelatih Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Cak Imin (AMIN), Jazilul Fawaid menyatakan tak akan menyeriusi umpatan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto soal kepemilikan lahan.

Prabowo menyatakan ada pihak yang 'pintar atau goblok' sehingga bisa-bisanya menanyakan soal kepemilikan lahan saat debat capres.

Umpatan itu disinyalir diarahkan untuk capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang kerap menyinggung soal tanah milik Prabowo.

Terkait hal itu, Jazilul menyatakan pihaknya tak akan melaporkan Prabowo Subianto meski Ketum Partai Gerindra itu telah melayangkan laporan Anies Baswedan ke Bawaslu RI.

"Enggak lah (melaporkan balik), yang waras ngalah kata orang Jawa," kata Jazilul saat ditemui awak media di NasDem Tower, Gondangdia, Selasa (9/1/2024).

Lebih lanjut, Jazilul turut menyoroti terkait dengan pernyataan Anies Baswedan yang menyinggung kepemilikan tanah.

Menurut dia, setiap apa yang ditanyakan meskinya dijawab, tidak perlu menilai hal itu sebagai serangan personal.

Dalam artian kata Waketum PKB itu, setiap calon pemimpin untuk tidak baper.