"Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasian," jelasnya.

Oleh sebab itu, Nusron menyebut, Kemhan memiliki mitra kerja dalam urusan transparansi kinerja tanpa mengenyampingkan kerahasiaan negara, yakni Komisi I DPR RI.

"Karena itu, proses deliberasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses ini yang justru sudah dilakukan."

"Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," ujar Nusron.

Data yang Disampaikan Ganjar Bukan Rahasia

Sementara itu, data yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo kepada Prabowo Subianto dalam debat disebut bukan suatu yang rahasia.

Hal ini diterangkan oleh Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andi Widjajanto.

"Kami pastikan data-data yang kemarin disampaikan Mas Ganjar itu seluruhnya data terbuka, bukan data rahasia," kata Andi dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Andi menyatakan, data yang dipaparkan Ganjar bukanlah data yang bersifat sensitif dan bisa langsung didapatkan.

Ia mencontohkan mengenai data kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF) 2024 yang tidak tercapai, yakni di angka 65,4 persen dari target sebesar 79 persen.

"Jadi misalnya ada data pencapaian MEF 2024 yang 2023 bulan September ada di angka 65 persen," ujar Andi.

Pihaknya memperoleh data tersebut, dari website Kemenko Polhukam melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

"Kalau masuk ke LAKIP ada deputi I, II, III, IV, lalu deputi IV adalah Deputi Pertahanan Negara."

"Ada dokumen publiknya dibuka, teman-teman akan melihat grafis pertamanya, lalu di grafisnya itu muncul pencapaian MEF 2024," jelasnya.

Selain itu, Andi menuturkan, pihaknya sebagian besar memperoleh data global dari lembaga-lembaga think tank.