TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri optimistis Ganjar Pranowo-Mahfud MD bisa memenangi Pilpres 2024 satu putaran.

Hal itu disampaikannya saat memberikan pidato politiknya pada Peringatan HUT ke-51 PDIP, di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Megawati Kecam Aksi Oknum TNI Aniaya Relawan di Boyolali: Apa yang Ada di Pikiran Mereka?

Megawati merasa optimistis pasangan Ganjar-Mahfud akan menang pilpres 2024 satu putaran.

"Jadi insyaallah kita akan menang satu putaran, siap?" tanya Megawati kepada kader PDIP, dan dijawab siap oleh kader.

"Kalian siap atau tidak gitu loh? Yakin saya," tutur Megawati.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengatakan pemilu bukanlah suatu alat yang bisa digunakan oleh elite politik dalam meninggikan kekuasaan.

Baca juga: Ungkit Kekerasan Oknum TNI terhadap Relawan Ganjar di Boyolali, Megawati: Kok Rakyat Dibegituin?

"Saudara-saudara sekalian, pemilu bukan lah alat elite politik untuk melambungkan kekuasaan, dengan segala cara," kata dia.

Sebab kata dia, pemilu harus dijunjung tinggi dengan moral dan etika.

Biarkan kata Megawati, rakyat memilih siapa calon pemimpin yang tepat untuk melanjutkan kekuasaan.

"Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Lho saya pernah presiden. Setelah pemilu, gak ribut saya. Yasudah, kalau memang betul rakyat itu memilih, ya sudah," ujar dia.

Megawati juga menyinggung kalau sejatinya kekuasaan bukan suatu hal yang kekal dan pasti berhenti.

Lain halnya dengan kekuasaan Tuhan yang menurut Megawati akan kekal dan langgeng.

"Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apapun jabatannya," tutur dia.

Megawati Beri Tugas Pertama ke Ganjar Jika Terpilih Jadi Presiden

Megawati Soekarnoputri sudah menyiapkan tugas kepada capres Ganjar Pranowo ketika kelak terpilih sebagai presiden.

Awalnya Megawati mengingatkan soal ucapan Presiden RI pertama, Soekarno yang juga ayahnya saat Hari Pahlawan tanggal 10 November 1961, yakni "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri".

Kemudian Presiden ke-5 RI ini menyinggung bahwa tak ada kekuasaan yang langgeng. Dicontohkan, Orde Baru yang kuat saja bisa jatuh.

Ia mengingatkan pemilu tak boleh dijadikan ajang tarik menarik. Rakyat sudah semestinya dibebaskan untuk bisa memilih pemimpinnya secara arif, baik dan bijaksana.

Berangkat dari hal itu Megawati pun menegaskan bahwa kebenaran pasti akan menang. Rakyat lanjutnya, adalah sejatinya pemegang kekuasaan yang langgeng.

"Itu Pak Ganjar nanti Insyaallah kalau situ menang, yang harus dijalankan pertama adalah pelajaran sejarah yang benar," kata Megawati.

Dalam kesempatan itu Megawati juga menyampaikan bahwa banyak penjajah yang pernah singgah di Indonesia mengajarkan ajaran Divide et Impera alias politik pecah belah.

Kata dia, jika politik pecah belah itu bisa terjadi bagi kalangan elite, rakyat pun akan dengan mudah dipecah belah. Terlebih lagi, jika pemimpinnya sengaja dengan akalnya ikutan memecah belah karena sudah dimabukkan oleh kekuasaan.

"Supaya menegaskan bukan hanya di sini (akal) tapi menjadi di sini (hati)," jelas Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini juga mengingatkan untuk menjaga persatuan dan memegang teguh 'Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa' yang pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular dalam kitab Kakawin Sutasoma.

"Jadi peganglah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu, kok lupa ya," pungkas dia.

Baca juga: Megawati Bela Relawan Ganjar-Mahfud Korban Penganiayaan yang Pakai Knalpot Brong: Namanya Anak Muda

Ingatkan Polri untuk Netral

Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar peran aparatur negara termasuk Polri untuk netral dalam Pilpres 2024.

Megawati secara tegas menyinggung soal kiprah Polri sejauh ini yang sudah tidak satu institusi bersama dengan TNI.

Kata Mega, pisahnya Polri dengan TNI dari sebutan ABRI itu bisa terjadi atas keputusan dirinya saat menjabat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia.

"Saya mau ngomong sama Polri, yang membebaskan Polri itu saya loh ketika jadi presiden ke-5. Dipikir gampang? susah payah loh karena terpisahkan lagi dari TNI baik-baik," kata Megawati dalam sambutannya di acara HUT ke-51 PDIP, Rabu (10/1/2024).

Kata dia, saat Polri memisahkan diri dari ABRI, pemerintah saat itu membelikan beragam peralatan pendukung.

Kata dia, hal itu dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat.

"Itu apa saya nggak beri ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya, saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya, eh tapi eling loh ya yang jadi pemimpin," tutur dia.

Atas hal itu, Megawati meminta agar Polri untuk mengingat hal itu, dan justru tidak melayangkan bully kepada dirinya.

"Jangan macam-macam. Jangan saya dibully," beber dia.

Presiden ke-5 RI itu lantas menyebut kalau dirinya dibully, maka tidak segan akan melibatkan para pengacara yang sudah disiapkan.

Hanya saja, Megawati menyatakan hal ini bukan untuk menakut-nakuti. Dirinya hanya menegaskan kalau apa yang disampaikan adalah bentuk janji jika ada yang membully maka akan disikapi.

"Kalau kali ini, kalau dalam kampanye ini saya dibully, Saya sudah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh, waktu sebelumnya saya mau di-bully mau apa, terserah tapi saya pernah bikin, 'Jangan saya di-bully ketika pemilu'. saya bukan nakutin itu kata kebenaran saya," tukas dia.

Baca juga: Momen Megawati Serahkan Potongan Tumpeng Pertama HUT ke-51 PDIP ke Wapres Maruf Amin

Pesan Megawati ke KPU dan Bawaslu

Megawati Soekarnoputri menitipkan pesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Dihadapan kader dan elit PDIP yang hadir dalam perayaaan HUT ke-51 PDIP, ia meminta dua lembaga itu untuk bisa mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) berasaskan jurdil dan luber.

Presiden RI ke-5 ini menyatakan bahwa kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat.

"Nah ini juga untuk KPU dan Bawaslu tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan itu baliho pemilu yang demokratis, di mana saya lihat kalau lagi jalan. Jujur, adil, langsung, umum dan bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia jadi tidak digiring loh," tutur dia dalam kegiatan yang berlangsung di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Megawati menyebut bahwa penyelenggara pemilu lebih kuat saat masih bernama LPU atau lembaga pemilihan umum.

Ketika orde baru, dirinya berupaya mempertahankan LPU.

Namun sayangnya, saat reformasi, lembaga itu diganti dengan KPU.

"Saya bilang komisi itu ada Pak Laoly, jawab saya komisi itu sifatnya ad hoc kan? bahwa suatu saat itu bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong," tutur dia.