Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menaikkan anggaran pertahanan dan keamanan sekitar 1 persen hingga 2 persen, jika terpilih pada Pilpres 2024.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Komisaris Jenderal. Pol. (Purn.) Prof Gatot Eddy Pramono mengatakan, langkah ini sangat tepat untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia dan mempercepat upaya modernisasi sistem militer.

Menurut Gatot, wilayah Indonesia sangat luas. Sehingga peningkatan alokasi anggaran pertahanan dan keamanan sifatnya esensial agar mendukung upaya membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Tambahan anggaran juga akan dapat memperkuat ketahanan nasional serta tercapainya Minimum Essential Force di lima tahun yang akan datang," kata Gatot dalam keterangannya, Kamis (11/1/2024).

Mengutip data Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), dibanding negara di Asia Tenggara, porsi anggaran pertahanan dari PDB relatif di tengah.

Singapura telah mengalokasikan anggaran militer dan pertahanannya sekitar 2,77 persen dari PDB.

Sedangkan, Thailand, Filipina dan Malaysia masih di bawah Indonesia.

"Karena masih di bawah 1 persen dari PDB, ini dapat menjadi hambatan dalam upaya modernisasi militer," ujarnya.

Peningkatan anggaran ini, menurut Gatot, juga untuk menyejahterakan prajurit TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Melalui perumahan untuk anggota, insentif lembur, layanan konseling psikologis, hingga beasiswa sekolah gratis untuk anak-anak dari prajurit.

Berbagai program ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja dan integritas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

"Ini salah satu concern utama Ganjar-Mahfud. Kesejahteraan prajurit dapat berdampak positif pada integritas dan kinerja mereka," tutur Gatot.

Baca juga: Jika Terpilih Jadi Presiden, Ganjar Pranowo Tegaskan akan Buat KPI Menteri

Selain itu, juga akan sangat membantu upaya percepatan pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional untuk mempercepat Indonesia unggul.