TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luar Negeri KADIN, Shinta W Kamdani menyebutkan, Indonesia punya komitmen untuk mencapai nett zero emission (NZE) pada tahun 2060.

Sementara akan ada konsekuensi jika Indonesia mau mempercepat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Yakni harga energi yang lebih tinggi.

Sebut saja harga listrik dari PLTS lebih mahal dari harga listrik dari batu bara.

“Sehingga subsidi untuk energi menjadi lebih besar. Kemudian biaya yang dikeluarkan masyarakat pun lebih besar. Pertanyaannya bagaimana menyeimbangkan dua kepentingan ini,” ungkap Shinta, dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin, Kamis (11/1/2024).

Sementara itu, calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang hadir saat itu memberikan tanggapan.

Ganjar menegaskan, transisi energi menuju energi hijau dan berkelanjutan harus dilakukan secara bertahap.

Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan ketersediaan sumber daya energi.

Ganjar menjelaskan, pemanfaatan EBT memang telah menjadi sorotan dunia, termasuk pada pertemuan COP 28 di Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu.

Indonesia memang punya pilihan transisi energi.

Jika tidak dilakukan saat ini, maka masalahnya akan menjadi lebih besar ke depan.

Baca juga: Dialog bersama Kadin, Prabowo: Kompetisi Dibangun dalam Kerangka Cinta Terhadap Indonesia

“Masalah ini harus dimitigasi dari sekarang dengan memperhatikan biaya dan sumber daya energi yang ada,” ujar dia.

Namun, dia juga menyadari transisi energi akan dilakukan secara gradual.

“Beberapa teman memberi nasihat pada saya, jangan langsung lompat ke EBT. Kita masih punya gas yang belum optimal pemanfaatan. Kalau dari energi kotor ke energi yang sedikit lebih bersih kemudian ke EBT rasa-rasanya bisa jalan,” papar dia.