TRIBUNNEWS.COM - Sektor pertanian dibahas dalam Dialog Capres yang digelar Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada Kamis (11/1/2024).

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah KADIN Sarman Sianjorang menyampaikan berkurangnya jumlah petani di Indonesia dari tahun ke tahun.

Artinya, kata dia, tak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia.

Ia merinci, penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa sementara jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa dalam 10 tahun terakhir.

Jumlah petani ini terus berkurang karena 32 persen petani saat ini berusia di atas 60 tahun.

Sedangkan anak muda kurang berminat menjadi petani baru.

“Ekosistem pertanian juga belum baik dimana 59 persen petani menggarap lahan dibawah 0,5 hektar. Hal ini membuat sulit mendapat bibit, pupuk dan teknologi karena kecilnya skala usaha. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun karena rendahnya produktivitas dan teknologi,” jelas Sarman, dalam tayangan langsung YouTube Kadin Indonesia.

Ia kemudian menyampaikan dua pertanyaan, yakni bagaimana strategi meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan.

Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan apa strategi yang akan dipilih untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian.

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang hadir dalam acara memberikan pendapatnya.

Dirinya menegaskan, kemandirian dalam sektor pertanian untuk menyokong ketahanan pangan harus ditempuh melalui berbagai langkah serius.

Baca juga: TKN Sebut Ada Potensi Pemilu 2024 Digagalkan, Singgung soal Koran Hoax Tuding Prabowo Penculik

Salah satunya dimulai dengan pembenahan data pertanian agar dapat diketahui dengan jelas kekuatan dan kelemahan sektor pertanian Indonesia.

Ganjar menegaskan, berbagai upaya untuk menghadirkan pertanian yang mandiri harus dimulai dengan satu data pertanian Indonesia.

“Kalau ini semua tidak dirangkum dalam satu data pertanian Indonesia maka akan jebol. Lahan kita tidak akan tercatat dengan baik maka ketika kita mencontohkan subsidi pupuk saja sampai hari ini tidak pernah tepat sasaran,” tegas dia.

Dia menambahkan, satu data pertanian diperlukan mengetahui secara pasti luas lahan, lokasi, hingga akan mempermudah penyaluran subsidi pupuk agar tepat sasaran.

Karena hal ini tidak kunjung dilakukan, dampaknya sekarang harga beras sudah tembus di angka Rp13.000 per liter, pupuk susah dicari dan kalau pun ada harganya mahal.

Petani akhirnya tidak dapat melakukan pemupukan secara optimal sehingga produksi pertanian pun turun.

“Ketika saya luncurkan data petani lewat program kartu tani ada yang dipersoalkan. Kenapa dipersoalkan padahal di dalamnya ada data berapa luas lahan, daerahnya dimana, lalu pakai Geotech maka distribusinya harusnya bisa. Kalau tanpa itu kita akan manual terus sampai hari ini,” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan dari Sarman Sianjorang, Ganjar Pranowo menegaskan modernisasi pertanian menjadi jawaban.

Hal kedua yang menurut Ganjar juga perlu dilakukan adalah korporatisasi di sektor pertanian dengan mengajak anak muda untuk terlibat.

Mereka harus dilatih untuk memunculkan SDM bagus dengan harapan semakin banyak orang muda yang terjun.

“Anak-anak muda ini melakukannya karena mereka punya ideologi, yakni ingin daulat dan mandiri. Maka kepada mereka harus diberikan insentif. Ketika saya bertemu dengan anak-anak yang punya ideologis, mereka hanya minta diberikan pelatihan dan teknologi. Mudahkan mereka mendapat bibit baik dari Kementerian, lembaga riset dan BRIN, serta perusahaan. Kalau ini bisa diwujudkan maka sektor pertanian kita akan tumbuh,” jelas Ganjar.

Langkah lain yang juga penting dilakukan menurut Ganjar adalah mekanisasi pertanian.

Lahan pertanian yang semakin sempit harus dilakukan pola konsolidasi lahan.

Ia mengaku, cara ini sudah pernah dilakukan uji coba di Sukoharjo. Pertanian seluas 100 hektare dalam satu hamparan.

Dengan itu mekanisasinya dapat dilakukan dengan pengolahan tanah menggunakan traktor, teknologi menanam sudah menggunakan transplantar yang akan membantu menciptakan efisiensi.

Program Kerja Ekonomi Anies-Cak Imin

Pasangan Anies-Cak Imin menuangkan program kerja dalam bidang ekonomi di poin Agenda Misi 2 yaitu "Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global".

Berikut beberapa program ekonomi Anies-Cak Imin:

Ada program pengentasan kemiskinan yang bakal dilakukan Anies-Cak Imin untuk strategi ekonominya.

Adapun beberapa caranya adalah perbaikan bansos, pemberian insentif, ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, hingga membentuk kelembagaan sistem jaminan sosial.

Selain itu, ada pula program untuk penciptaan lapangan kerja dengan cara menciptakan 15 juta lapangan kerja baru, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, penurunan porsi pekerja informal, hingga pelibatan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek pemerintah.

Baca juga: Masih Bisa Diubah, KPU Diminta Angkat Isu Perempuan dan Anak dalam Tema Debat Capres Cawapres

Anies-Cak Imin juga berfokus untuk memperkuat ekonomi Indonesia dengan berfokus dalam ekonomi maritim dan kelautan.

Adapun beberapa cara yang bakala mereka lakukan yaitu melaksanakan revolusi agromaritim dengan memfasilitasi pasar dan harga jual, mendorong kerja sama riset kemaritiman, meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis hasil laut, hingga pembangunan rumah layak bagi keluarga nelayan.

Sementara di sektor ekonomi digital, Anies-Cak Imin memiliki beberapa strategi yang bakal idlakukan seperti penataan ulang lembaga riset, peningkatan belanja riset, pemberian insentif, pengoptimalan peran BUMN dalam implementasi hasil riset nasional.

Anies-Cak Imin juga bakal memperkuat sektor koperasi dan UMKM dengan cara pengoptimalan peran koperasi, mempermudah pendirian koperasi dan UMKM, hingga memudahkan akses pendanaan untuk koperasi dan UMKM.

Program Kerja Ekonomi Prabowo-Gibran

Program kerja di sektor ekonomi dair Prabowo-Gibran tertuang dalam Asta Cita 3 dengan judul "Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur".

Prabowo-Gibran menawarkan soal penciptaan lapangan kerja lewat kewirausahaan.

Adapun cara yang bakal mereka tempuh antara lain mendorong angkatan kerja 18-24 tahun menjadi karyawan tetap, penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, perketatan masuknya tenaga kerja asing, hingga dorongan digitalisasi UMKM.

Selain itu, di sektor industri kreatif, Prabowo-Gibran menawarkan Kartu Usaha Startup untuk pengembangan bisnis berbasis teknologi dan inovasi.

Baca juga: Ganjar soal Model Debat Capres, Singgung Minimnya Waktu Sampaikan Gagasan

Kemudian, ada pula perkuatan konektivitas digital di seluruh wilayah untuk menunjang industri kreatif.

Prabowo-Gibran juga menawarkan pendorongan pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital demi pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Di sisi regulasi terkait ekonomi, Prabowo-Gibran memiliki program untuk menegakkan aturan soal Hak Cipta dan Hak Intelektual hingga pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Mereka juga memiliki program pembentukan Bank Wakaf demi mendorong ekonomi berbasis syariah.

"Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi berbasiskan syariah dengan dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid serta penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf," demikian tertulis dalam program kerja ekonomi Prabowo-Gibran.

Program Kerja Ekonomi Ganjar-Mahfud

Program kerja Ganjar-Mahfud di sektor ekonomi tertuang dalam poin misi ketiga yaitu "Mempercepat Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah" dan poin keempat yakni "Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi".

Pada poin misi ketiga, Ganjar-Mahfud memberikan sub poin judul yaitu Pembangunan Adil dan Merata serta Bahagia dan Sejahtera.

Dari sub poin judul Pembangunan Adil dan Merata, ada beberapa rencana ekonomi yang bakal dilakukan Ganjar-Mahfud yaitu:

- Pelipatgandaan dana desa berkualitas.
- Penyediaan 40 peresen tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur serta alokasi 50 persen anggaran belanja jasa pemerintah dan BUMD untuk koperasi UMKM.
- Memperbanyak pasar baru dan revitalisasi pasar tradisional.
- Pengintegrasian tempat tingal dan tempat kerja dengan sarana transportasi.
- Sinergi pertumbuhan antara kota dan desa.
- Penuntasan reforma agraria.
- Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Papua.
- Penyejahteraan masyarakat adat.
- Memperkuat SDM hingga akselerasi infrastruktur di wilayah perbatasan dan tertinggal, terpencil terluar atau 3T.
- Anak muda memperoleh kemudahan akses untuk mengembangkan usaha.

Baca juga: Sebut Terlalu Sempit, Komisioner Bawaslu Minta Debat Tak Lagi Digelar di Kantor KPU RI  

Kemudian rencana ekonomi dalam sub poin berjudul Bahagia dan Sejahtera yaitu:

- Pembangunan rumah hunian baru atau renovasi sebanyak 10 juta hunian yang bersifat terjangkau dan bertempat di pusat perekonomian.
- Peningkatan kesejahteraan hingga perlindungan bagi buruh
- Pembentukan program kesejahteraan dengan pemberian kerja sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja.
-Kesetaraan upah hingga pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
- Perbaikan kampung kumuh di desa dan kota.

Ganjar-Mahfud juga memiliki program percepatan pembangunan ekonomi dengan cara:

- Pembukaan 17 juta lapangan kerja baru.
- Penciptaan lingkungan kerja yang mendukung usaha ultra mikro dan UMKM.
- Janji pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 7 persen.
- Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Peningkatan produksi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan domestik.
- Industrialisasi 5.0 dengan sinergi dari inovasi hingga hilirasisas SDA.
- Pemaksimalan pelaku ekonomi kreatif lewat dukungan berubpa pendampingan, permodalan, hingga memperbanyak infrastruktur creative hub di setiap daerah.
- Pembangunan ekonomi sektor pariwisata dengan target 30 juta wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia pada tahun 2029.
- Pemerataan infrastruktur.
- Integrasi pengiriman logistik dengan pengoptimalan SloC dan ALKI sebagai jalur perdagangan internasional.
- Ketersediaan pangan yang terjaga dan terjangkau.
- Dukungan infrastruktur bagi petani, peternak, dan nelayan.
- Membangun industri pangan
- Penghentian alih guna lahan agar lahan subur dan produktif.
- Penyejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
- Mendorong penguatan jasa pelayanan keuangan syariah.
- Mendorong ekspor produk halal dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasok industri halal.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Yohanes Liestyo Poerwoto)