Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Transparansi dan Akuntabilitas Menhan Prabowo Dikritik, Buku Putih Pertahanan Bisa Jadi Ukuran

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengkritik transparansi dan akuntabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Transparansi dan Akuntabilitas Menhan Prabowo Dikritik, Buku Putih Pertahanan Bisa Jadi Ukuran
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf dalam Diskusi Publik bertajuk Mengukur Kinerja Menteri Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga Dalam Pengadaan Alutsista PT TMI, Hingga Kepemilikan Lahan di Sadjoe Cafe & Resto Tebet Jakarta Selatan pada Senin (15/1/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengkritik transparansi dan akuntabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menurut Al Araf sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo tidak membangun ruang tata kelola sektor pertahanan yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, cara mengukur hal tersebut tidak sulit yakni dengan melihat buku putih pertahanan (defence white paper).

Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik bertajuk Mengukur Kinerja Menteri Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga Dalam Pengadaan Alutsista PT TMI, Hingga Kepemilikan Lahan di Sadjoe Cafe & Resto Tebet Jakarta Selatan pada Senin (15/1/2024).

"Seorang menteri pertahanan yang baik, yang ingin mempertanggungjawabkan kerjanya kepada masyarakat, maka hal yang pertama dilakukan oleh Menteri Pertahanan adalah membuat defence white paper atau buku putih pertahanan. Semua negara-negara di banyak negara demokrasi membuat itu," kata dia.

Menurut Al Araf, fungsi dari buku putih pertahanan adalah bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat rencana arah pertahanan Indonesia ke depan.

Baca juga: TKN Minta Hukum Ditegakkan Buntut Kasus Mobil Ketua Relawan Prabowo-Gibran Ditembak

Berita Rekomendasi

Dengan adanya buku putih tersebut, kata dia, setidaknya masyarakat bisa tenang karena melihat arah pembangunan pertahanan yang bisa menjamin rasa aman masyarakat.

Pembuatan buku putih pertahanan tersebut, kata dia, juga dimandatkan dalam Undang-Undang Pertahanan Nomor 3 tahun 2002.

"Sayangnya lagi-lagi, tidak dibuat oleh Pak Prabowo. Padahal kalau mau jadi menteri pertahanan ini yang pertama kalau dibuat. Menjelaskan kepada masyarakat defence white paper. Nggak dibuat oleh Pak Prabowo," kata dia.

"Sehingga dalam konteks itu, saya bisa katakan memang sejak awal mau menjadi pertahanan anda tidak transparan dan akuntabel karena tidak membuat buku putih pertahanan itu. Kalau transparan dan akuntabel pasti membuat itu," sambung dia.

Baca juga: Janji Capres 2024: Anies dan Ganjar Berniat Hapus Batas Usia Pelamar Kerja, Prabowo?

Selain itu, kata dia, fungsi buku putih pertahanan tersebut adalah untuk menjelaskan kepada dunia internasional khususnya negara di kawasan bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak memgancam negara-negara di kawasan.

Hal tersebut, kata dia, untuk membangun rasa saling kepercayaan di kawasan bahwa Indonesia tidak mengancam negara-negara tetangganya atau yang biasa disebut Confidence Building Measure.

"Makanya negara lain membuat defence white paper. Ini fundamental lho. Oleh karenanya transaparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertahanan minim karena soal tidak adanya defence white paper," kata dia.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas