Profil Dewi Kartika, Ahli Agraria jadi Panelis Debat Pilpres Keempat pada 21 Januari
Dewi Kartika adalah seorang ahli agraria sekaligus Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria. Ia menjadi panelis dalam debat pilpres keempat.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 11 panelis debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua calon wakil presiden (cawapres), yang akan digelar pada Minggu, 21 Januari 2024.
Dari 11 panelis debat keempat Pilpres 2024, ada nama Dewi Kartika.
Dewi Kartika adalah seorang ahli agraria.
Saat ini, Dewi Kartika menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2021-2025.
Profil Dewi Kartika
Dikutip dari landcoalition.org, Dewi Kartika adalah seorang aktivis agraria yang aktif terlibat dalam berbagai kampanye pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.
Ia bergabung dengan KPA pada 2007. KPA adalah sebuah organisasi kerakyatan di Indonesia yang secara konsisten memperjuangkan reforma agraria.
KPA yang didirikan pada 24 September 1994 di Bandung beranggotakan 173 organisasi, yang terdiri dari 96 organisasi rakyat dan 77 organisasi non-pemerintah.
Dewi Kartika mendapat beasiswa studi transisi agraria di Institute of Social Study (ISS), Den Haag, Belanda pada 2011.
Dalam diskusi publik bertajuk "Konflik Agraria di Tengah Geliat Pembangunan Strategis Nasional" yang digelar pada September 2023, Dewi Kartika menjelaskan ada lima masalah atau krisis agraria di Indonesia.
Pertama, kata dia, ketimpangan struktur agraria yang tajam. Menurut Dewi, seharusnya reforma agraria menghadirkan pemenuhan dan hak rakyat atas tanah.
Baca juga: Ini 11 Nama Panelis Debat Pilpres Keempat yang Berlangsung di JCC Senayan
"Harusnya ketika kita mengukur capaian pemerintah, ketimpangannya ditunjukkan dong, terkoreksi atau tidak, menjadi lebih adil atau tetap saja sama karena yang diaddres bukan soal ketimpangannya," kata Dewi.
Kedua, sebut Dewi, akumulasi konflik agraria struktural. Ketiga, konversi tanah pertanian ke non-pertanian yang cepat.
"Apakah kemiskinan-kemiskinan di pedesaan itu sudah diperbaiki juga? Sehingga timbul memjadi suatu kesejahteraan? Ini juga harus dicek jadi tidak hanya jumlah bidang, jumlah sertifikat," ujarnya.
Keempat, lanjut Dewi yakni kemiskinan struktural akibat struktur agraria yang menindas dan kapitalistik.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.