Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manager Kajian Hukum dan Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Satrio Manggala, menilai pemerintah tidak serius dalam perlindungan kawasan konservasi.

"Kami melihat tidak ada keseriusan dalam pengelolaan keutuhan kawasan konservasi, terutama di kawasan-kawasan esensial seperti mangrove, kars, dan gambut," ujar Satrio dalam "Konferensi Pers Pemilu 2024 dan Pertarungan Masa Depan Konservasi di Indonesia dalam RUU KSDAHE" di Kantor Walhi Nasional, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Satrio mengatakan, kawasan mangrove di Indonesia sejauh ini semakin hancur.  

Banyak sekali proyek skala besar justru dilakukan di wilayah pesisir seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan tanggul laut.

"Yang ini menghabisi beberapa wilayah ekosistem mangrove yang justru menambahkan kerentanan dan menambah beban berat terhadap situasi krisis iklim," ucap Satrio.

Sementara pada kawasan Kars terdapat tantangan dari industri pariwisata, pertambangan batuan gamping untuk semen.

Selain itu, Satrio mengungkapkan kawasan gambut mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan food estate.

"Yang ketiga kawasan Gambut, dikeringkan, dikonversi jadi perkebunan dan lahan food estate justru gitu. Yang ini mengakibatkan siklus keringnya saat El Nino jadi rawan terbakar, pada siklus basah La Nina dia justru rawan banjir," jelas Satrio.

Baca juga: 6 Serangan Terbaru ke Jokowi Jelang Pilpres 2024: Dulu Dicap PKI, Kini Mau Dimakzulkan

Satrio mengatakan pengesahan PP 26 juga membahayakan bagi konservasi ekosistem perairan.

"Nah sebetulnya secara garis utamanya tantangan dari konservasi itu adalah paradigma konservasi yang cenderung melihat masyarakat adat, masyarakat lokal sebagai ancaman bukan sebagai mitra yang menjaga kawasan konservasi," pungkasnya.