Jawaban Gibran saat 'Dikoreksi' Mahfud dan Cak Imin soal Redistribusi Tanah, Singgung soal MoU di MA
Dikoreksi Mahfud MD dan Cak Imin, Gibran beri jawaban seperti ini dalam debat kedua cawapres, Minggu (21/1/2024).
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
"Permasalahan kita selesaikan di pengadilan, bank tanah, lalu diredistribusikan ke masyarakat setempat atau pengusaha lokal," tutur Gibran.
Gibran: Kuncinya adalah Digitalisasi
Lebih lanjut, Gibran berpendapat kunci utama untuk merampungkan reforma agraria adalah dengan digitalisasi.
Gibran mengatakan, digitalisasi sudah mulai diterapkan, yakni mengenai database mengenai garis-garis wilayah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurutnya, dengan adanya digitalisasi, maka konflik atau mafia tanah bisa terhindarkan.
Selain digitalisasi, Gibran menyebut one map policy juga menjadi salah satu faktor penting untuk menyelesaikan reforma agraria.
"Reforma agraria akan kita lanjutkan dan kita kuatkan. Saya dan Pak Ganjar sempat mendapatkan predikat kota lengkap di Kota Solo."
"Garis-garis wilayah tanah sudah ter-capture, sehingga mengurangi konflik tanah, mafia tanah karena sudah ter-capture secara digital di BPN."
Baca juga: Cak Imin Sebut Terjadi Hilirisasi Ugal-ugalan, Tak Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat
"Kunci utama di sini adalah digitalisasi," urai Gibran.
"One map policy (juga) penting untuk menyelesaikan reforma agraria. Untuk mengurangi sengketa tanah, mafia tanah, karena database-nya digital, batas-batas tanah ter-capture di database," lanjut dia.
Diketahui, debat kali ini mengusung tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Sebanyak 11 panelis dijadwalkan hadir dalam debat cawapres malam ini.
Delapan dari 11 panelis diketahui berasal dari akademisi, berikut daftarnya:
- Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin).
- Dr. Arie Sujito, SP M.Si, (Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol UGM).
- Prof. Dr. Arif Satria, SP. MSi (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor).
- Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
- Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute Presedential Services Reform).
- Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanaan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
- Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc, (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
- Rukka Sombolinggi, SP, M.A (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
- Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D, (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
- Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A, (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A, Ph.D (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung).
