Tutup Debat Cawapres, Cak Imin Ajak Tobat Ekologis hingga Janji Naikkan Dana Desa Jadi Rp 5 M
Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengajak seluruh pihak melakukan 'tobat ekologis' untuk memperbaiki kondisi bumi.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Garudea Prabawati
Menurut Ketua Umum DPP PKB itu, hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan.
"Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan."
"Tetapi harus dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya," ucap Cak Imin.
Selain itu, lanjut Cak Imin, masifnya buruh asing juga menjadi permasalahan di balik hilirisasi yang dilakukan pemerintah.
"Di sisi lain pemasukan dari nikel, kita juga sangat kecil. Dan yang paling parah, nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita naik, malah kemudian kita jadi korban policy kita sendiri," ucapnya.
Cak Imin menambahkan, bahwa hilirisasi nikel hanya memberikan keuntungan yang sedikit bagi negara.
"Sementara kita masa depannya jadi tidak jelas, di sisi lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara," pungkasnya.
Sebagai informasi, pada debat kali ini mengusung tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Sebanyak 11 panelis dihadirkan dalam debat cawapres malam ini.
Debat berlangsung selam 150 menit.
Adapun debat merupakan bagian dari metode kampanye pemilu presiden.
Masa kampanye sendiri berlangsung selama 75 hari, mulai 28 November 2023-10 Februari 2024.
Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024.
Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.
Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(Tribunnews.com/Milani Resti)