TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, memberikan pendapatnya terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut, bahwa presiden boleh ikut berkampanye dan memihak.

Anies lantas mempertanyakan pernyataan Jokowi sebelumnya yang menyebut presiden akan netral, mengayomi, dan memfasilitasi jalannya Pilpres 2024.

"Masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies, dilansir WartakotaLive.com, Rabu (24/1/2024).

Lebih lanjut, Anies mengaku, ingin menyerahkan saja semua kepada masyarakat.

Anies ingin membiarkan masyarakat sendiri yang menilai pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

Sebab, Anies yakin masyarakat sudah bisa mencerna dan menilai apa maksud dari pernyataan Presiden Jokowi.

"Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," ungkap Anies.

Tak hanya itu, Anies juga mempersilahkan para ahli hukum tata negara untuk ikut menanggapi pernyataan Jokowi.

Agar mereka bisa mengungkapkan apakah pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh kampanye dan memihak ini diperbolehkan dalam undang-undang.

"Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya gimana ini kan bukan selera saya setuju atau tidak setuju."

"Monggo para ahli hukum tata negara (HTN) menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak," pungkas Anies.

Baca juga: Soal Pernyataan Presiden Boleh Memihak, Pengamat: Kian Menguatkan Arah Politik Jokowi

Respon Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan kalau presiden boleh memihak dan mendukung pasangan capres-cawapres tertentu di Pemilu 2024.

Secara garis besar, Habiburokhman sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi.