TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Heboh pernyataan Presiden Jokowi sebut menteri boleh berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu).

Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh kampanye dan memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Cuti atau Mundur Saja Buntut Pernyataan Presiden Boleh Memihak

Pernyataan Jokowi tersebut berbanding terbalik saat ia mengingatkan bahwa ASN, TNI-Polri hingga penjabat kepala daerah agar tidak memihak.

Berikut ini Tribunnews.com rangkum saat Jokowi ingatkan netralitas di Pemilu 2024.

1. Jokowi Ingatkan TNI-Polri Netral

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara  di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Hal tersebut dikatakan Jokowi saat merespons pemindahan baliho pasangan Ganjar-Mahfud serta atribut partai PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar Bali, Senin 31 Oktober 2023.

Jokowi juga mengingatkan bahwa setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

Baca juga: Fakta-fakta Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Dibela TKN

2. Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengumpulkan para petugas KPU pusat dan daerah di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 itu, Jokowi kembali mengingatkan agar ASN, TNI, Polri serta KPU harus bersikap netral.

"Kemudian KPU juga betul-betul netral tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai, apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," ungkap dia.

Mantan walikota Solo ini berharap, seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu agar bisa berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar serta hasilnya yang baik dan terpercaya.

"Kepada seluruh aparat negara saya sudah bolak-balik saya sampaikan baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak," tegas dia.

Mantan Gubernur DKI ini khawatir jika ada hal-hal yang dilanggar maka bisa mempertaruhkan kondusifitas dan mengganggu kepercayaan masyarakat kepada negara.

"Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai terjadi bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," sambung Jokowi.

Baca juga: Soal Presiden Boleh Kampanye, Elite PDIP: Jokowi Anggota Parpol Mana?

3. Jokowi Wanti-wanti PJ Kepala Daerah Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mewanti-wanti para penjabat (Pj) kepala daerah untuk bekerja secara maksimal dan profesional di masa Pemilu Serentak 2024.

Jokowi menyatakan jika mendapati laporan ada Pj kepala daerah yang bekerja menyimpang dalam masa pemilu maka dirinya tak segan langsung menggantinya.

Presiden bahkan mengaku bisa saja mengganti Pj kepala daerah setiap hari jika memang kinerjanya melanggar instruksinya.

Hal ini Presiden sampaikan di hadapan ratusan Pj kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Senin (30/10/2023).

"Ada miring-miring, saya ganti tiap hari bisa. Tolong, saya nggak minta banyak, tolong diikuti," tegas Jokowi.

Presiden mengaku akan terus mengikuti kerja - kerja yang dilakukan oleh para Pj kepala daerah dan mengevaluasinya secara harian.

"Saya akan terus mengikuti kerja bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan ke Mendagri, kalau kelas berat ke saya. Segera selasaikan. Mendagri evaluasi 3 bulanan, saya harian," ungkapnya.

Adapun yang hadir adalah 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.

Seperti Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Juga Pj Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Fatoni, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, dan Pj. Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Pada kesempatan itu, Presiden memberikan beberapa poin arahan pada masa pemilu.

Baca juga: Golkar Nilai Tidak Masalah Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

1. Tidak Intervensi KPU dan Bawaslu

Jokowi meminta semua kepala daerah untuk mendukung kerja KPU dan Bawaslu serta tidak melakukan intervensi apalun.

"Tahun politik pemilu, saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota berikan dukungan kepada petugas KPU, Bawaslu tidak intervensi apapun," kata Jokowi.

2. Siapkan Anggaran

Presiden juga meminta para kepala daerah untuk segera menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi 2024.

3. Jangan Memihak

Jokowi menegaskan sebagai seorang kepala daerah yang juga aparatur sipil negara, dilarang memihak kubu atau calon tertentu. Ia mengaku mudah untuk melihat kepala daerah mana yang berpihak.

"Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Dilihat itu Bapak-ibu hati-hati. Mudah sekali dilihat bapak ibu memihak," tegas Jokowi.

4. Pastikan ASN Netral

Presiden turut meminta para aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas serta kerukunan.

5. Jaga Kerukunan

"Dan juga pastikan ASN itu netral, yang terakhir menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan satu yang terkait politik," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Apa Kata Capres dan Cawapres 2024?

Jokowi: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak

Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan.