TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK turut mengkritik soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh ikut berkampanye dam memihak.

JK menyebut awalnya Pilpres atau Pemilu 2024 terlihat demokratis, tapi nyatanya masih ada saja intimidasi yang diterima pasangan capres dan cawapres tertentu.

Tak hanya itu, JK menilai Pemilu kali ini dilaksanakan dengan tidak adil karena ada keberpihakan.

"Ini (pemilu saat ini) kelihatannya demokratis, calon ada, tapi diintimidasi lah, di apalah, dilaksanakan tidak adil, berpihak luar biasa," kata JK dilansir WartakotaLive.com, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut Jk mengaku telah mengalami gelaran Pemilu sejak lama.

Namun menurut JK, Pemilu 2024 adalah yang paling buruk prosesnya.

"Saya umur segini mengalami pemilu sejak lama. Enggak ada proses pemilu seburuk ini. Paling buruk," ungkap JK.

JK kemudian membahas soal perbedaan proses Pemilu 2024 dengan Pemilu pada orde baru yang dipimpin oleh Presiden Kedua RI, Soeharto.

JK menilai pada masa orde baru memang Pemilu tidak berlangsung secara tidak adoil.

Namun bagi JK, cara-cara yang dilakukan pada orde baru tidak dengen mengintimidasi.

"Bahwa ada artinya mengarahkan (saat Orde Baru) ada juga, tapi tidak dengan ancaman seperti sekarang, tidak masif dari atas ke bawah. Namun, sistemnya memang dikuasai," ungkap JK.

Baca juga: Golkar Nilai Tidak Masalah Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Mantan Wapres dari SBY dan Jokowi ini pun menyinggung soal proses pencalonan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

JK tak mempermasalahkan status Gibran sebagai anak Presiden Jokowi yang maju Pilpres.

Namun JK mempermasalahkan cara Gibran untuk jadi cawapres hingga menabrak konstitusi.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Cuti atau Mundur Saja Buntut Pernyataan Presiden Boleh Memihak